Jelang Pilkada, Badan Kesbangpol DIY Berikan Pendidikan Politik bagi Kaum Difabel

DISWAYJOGJA – Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY mendorong partisipasi aktif dari kelompok difabel. Salah satunya dengan cara menggelar pendidikan politik bertajuk memperkuat peran kelompok difabel sebagai pilar demokrasi inklusif di Grage Business Hotel, Kamis, 18 April.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol DIY Bagas Senoadji mengatakan, tujuan pendidikan politik kaum difabel tersebut untuk memberikan pemahaman. Dimana mereka dengan keterbatasannya tetap harus mengetahui tentang kewajiban, tanggung jawab dan haknya sebagai warga negara di dalam pesta demokrasi.

BACA JUGA:Pengamat Politik Eep Saefulloh Sebut Pilpres 2024 Sangat Mustahil Satu Putaran

”Sekarang sudah mulai menurun orang yang golput, berarti sudah banyak masyarakat menyadari akan kewajiban dan tanggung jawbannya sebagai warga negara untuk mengggunakan hak pilihnya,” katanya Bagas.

Bagas berharap, dengan pendidikan politik ini, kaum difabel diharapkan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Selain itu, berperan aktif menggunakan hak suaranya. Dengan demikian, tidak lagi golput.

”Kami sediakan aksesibilitas yang mudah untuk mereka. Kita mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi para difabel didengar dan dihargai dalam seluruh proses politik,” ujarnya.

Menurut Bagas, kelompok difabel membawa berbagai pengalaman, pandangan, dan keahlian yang berharga ke dalam ranah politik. Namun, sering kali mereka masih dihadapkan pada berbagai hambatan dalam mengakses informasi politik, terlibat dalam proses pemilihan umum, dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

BACA JUGA:Suhu Politik dan Pilpres Memanas!! Masyarakat Brebes Dibekali Tips Ciptakan Pemilu Damai

Melalui kegiatan ini, kata dia, Badan Kesbangpol tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang hak politik para difabel. Namun memperkuat komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.

”Kita memperjuangkan demokrasi yang tidak hanya memberikan tempat bagi semua orang, tetapi memberikan suara yang kuat bagi semua orang," jelasnya.

Dia menjelaskan, pendidikan politik kaum difabel tersebut diadakan Selama dua hari, Rabu-Kamis, 17-18 April. Dimana pada hari pertama khusus kaum difabel dengan mengunakan kursi roda atau menggunakan alat mobilisasi seperti tuna netra. Kemudian, pada hari kedua khusus tuna rungu dan menggunakan translator bahasa isyarat.

BACA JUGA:Waspada Politik Uang dan Provokasi, Jadi Fokus Pengawasan Kampanye Terbuka di Brebes

Sejauh ini, kata dia, kaum difabel telah diberikan kemudahan aksesibilitas, sehingga mereka bisa menempuh ke tempat pemungutan suara (TPS) khusus dan bisa menggunakan hak suaranya. Pada tahun ini ada 85 TPS khusus yang didirikan untuk kemudahan akses mereka. ”TPS khusus ini untuk di lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, beberapa kampus dan pondok pesantren,” jelasnya. (*)

Sumber: