Piutang PBB-P2 di Brebes Tembus Rp 31,25 Miliar, Kecamatan Larangan Tunggakan Terbanyak, Banjarharjo Terendah

BREBES, DISWAY JOGJA - Tunggakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes, nilainya tembus Rp 31.258.628.756. Jumlah tersebut, merupakan akumulasi tunggakan sejak Tahun 2014 hingga 2023 kemarin. Bahkan, dengan sebaran di 17 wilayah Kecamatan Larangan menempati peringkat pertama tunggakan terbanyak. Hal itu, berdasarkan manivest data base Badan Pendapatan Daerah hingga pekan kedua Februari 2024.

Sekretaris Bapenda Brebes Wika Agustiyono mengungkapkan, dengan total tunggakan PBB-P2 mencapai Rp 31.258.628.756 paling banyak terjadi sejak 2019 hingga 2023. Yakni, Tahun 2019 Rp 2.958.138.589, pada 2020 Rp 3.387.652.028, Tahun 2021 mencapai Rp 4.045.513.592, 2022 tembus Rp 5.916.095.126 dan 2023 sebanyak Rp 7.811.586.087. Kemudian, 2018 sebanyak Rp 2.098.707.562, tahun 2017 Rp 1.017.826.193, 2016 mencapai Rp 1.610.221.760, 2015 sebanyak Rp 1.395.771.029 dan 2014 Rp 1.017.116.790.

"Dari 17 kecamatan, tunggakan piutang PBB-P2 terbanyak di Kecamatan Larangan mencapai Rp 6.983.492.853. Disusul, Kecamatan Ketanggungan sebesar Rp 4.248.134.486, Bulakamba Rp 4.527.022.190, dan Brebes Rp 4.171.344.384. Terendah, Kecamatan Banjarharjo hanya Rp 15.112.856," ungkapnya saat dikonfirmasi Radar Tegal, Kamis (22/2) siang.

BACA JUGA : Tagih Tunggakan PBB-P2, Bapenda Brebes Gencarkan Penagihan Keliling

Selain empat kecamatan tersebut, lanjut Wika, tunggakan piutang PBB-P2 meliputi Kecamatan Losari Rp 791.792.285. Kemudian, Kecamatan Wanasari Rp 1.440.216.648, Bantarkawung hanya Rp 524.553.452, Sirampog Rp 324.220.206, Bumiayu Rp 2.128.652.587, Kecamatan Tanjung Rp 1.432.847.369. Selanjutnya, Kecamatan Songgom Rp 1.224.758.386, Jatibarang Rp 1.023.304.397, Kersana Rp 805.491.471, Paguyangan Rp 1.280.502.733, Salem Rp 237.430.777 dan Tonjong Rp 99.751.676.

BACA JUGA : Realisasi PBB-P2 di Brebes Tembus Rp 53 Miliar, Tunggakan Piutang Tersisa Rp 23.774.293.360

Sementara itu, Kabid PBB-P2 dan BPHTB Agung Wibowo menambahkan, untuk lebih mengoptimalkan penagihan tunggakan piutang di 17 kecamatan. Pihaknya mengaku, terus menggencarkan penderasan ke semua desa secara menyeluruh. Targetnya, berkoordinasi dengan semua kelompok petugas penagih pajak di pemerintah desa.

BACA JUGA : Target PBB-P2 dan BPHTB di Brebes Naik, Jadi Rp 71 Miliar dan Rp 56 Miliar

"Kuncinya, koordinasi dengan kecamatan dan kades. Bahkan, Surat Kuasa Khusus Non litigasi juga kami menggandeng Kejaksaan Negeri Brebes. Tujuannya, pendampingan penagihan tunggakan piutang," tandasnya. (*)

Sumber: