Danais DIY Tak Jadi Dipangkas, DPRD Bantul Sebut Penyelamat Identitas Keistimewaan Yogyakarta

BANTUL, diswayjogja.id - Kepastian batalnya pemangkasan Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2026 disambut gembira oleh DPRD Kabupaten Bantul. 

Wakil Ketua DPRD Bantul dari Fraksi Gerindra, Titis Ajeng Ganis Mareti, menyebut keputusan ini bukan hanya soal anggaran, melainkan juga upaya menjaga keberlanjutan pembangunan dan identitas keistimewaan DIY.

Sebelumnya, Danais sempat diproyeksikan turun dari Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar. Namun Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah dalam revisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 memastikan Danais tetap di angka Rp1 triliun. 

Pada revisi yang sama, pagu transfer daerah juga naik dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan Danais tak lepas dari peran anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, yang sejak awal konsisten mengawal isu tersebut. 

Fraksi Gerindra DPRD DIY juga aktif melakukan berbagai upaya agar Danais tidak dipangkas separuh.

BACA JUGA : Soal Pemotongan Danais, Pakar Pemerintahan UMY Sebut Pemda DIY Harus Punya Strategi Sejahterakan Warga

BACA JUGA : Pembangunan Taman Budaya Sleman Terganjal, Ishadi Zayid: Lahan Sudah Ada tapi Danais Belum Jelas

”Tentu keputusan ini sangat menggembirakan bagi masyarakat DIY. Karena selama ini Danais memberikan banyak kemanfaatan bagi masyarakat,” katanya di Bantul, Selasa (23/9/2025).

Ia menegaskan, Danais memiliki peran vital dalam menopang berbagai program strategis daerah. 

Anggaran tersebut digunakan untuk penguatan kebudayaan, penataan tata ruang wilayah, pengembangan kelembagaan pemerintahan, hingga pengentasan kemiskinan. 

Tidak hanya itu, Danais juga menyokong pemberdayaan UMKM, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, serta upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah di DIY.

Ia menambahkan, jika rencana pemangkasan benar-benar terjadi, banyak program berpotensi terganggu. 

”Kepastian Danais tetap Rp1 triliun bukan hanya menjaga keberlangsungan program, tetapi juga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan manfaat,” ujarnya.

Sumber: