Dukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis, Pemda Yogyakarta Siapkan Anggaran hingga Rp 42 Miliar Rupiah

BACA JUGA : Penumpang di Daop 6 Yogyakarta Naik 5 Persen, KA Sancaka Yogyakarta-Surabaya Terlaris saat Libur Nataru

Rapat Koordinasi dan Pemetaan

Meskipun begitu, Ni Made mengatakan Pemda DIY tidak diam saja. Beberapa bulan yang lalu Gubernur DIY,  Sri Sultan Hamengkubuwono X telah memanggil seluruh komponen OPD untuk menyiapkan program tersebut. Sudah ada rapat koordinasi dan pemetaan untuk melaksanakan program makan bergizi. 

Ni Made menjelaskan, DIY telah berupaya untuk memaksimalkan kontribusi terkait dengan logistik yang akan disebarkan kepada penerima. 

DIY dipastikan mampu menyuplai bahan baku pangan yang akan dipergunakan sebagai dukungan program. 

Hal ini sudah dipastikan kesiapan melalui potensi pertanian, perikanan, distribusi dan dari segi perdagangan. 

Seperti misalnya beras, DIY dipastikan aman. Dari estimasi kebutuhan sekitar 10,6 ribu ton/tahun. Sementara total produksi DIY sedikitnya 546 ribu ton/tahun. 

Sayur mayur pun demikian, meskipun tidak dapat dicukupi oleh pertanian, namun sudah didukung dengan suplai daerah di sekitarnya.

"Secara aksesibilitas untuk pemenuhan komoditas pangan ini sangat mudah ya, karena di mana-mana ada pusat-pusat penjualan atau pusat pasar-pasar tradisional untuk memenuhi dari sisi bahan baku," ujar Made.

BACA JUGA : Dongkrak Kunjungan Wisman di Yogyakarta, Ketua PHRI Beri Usulan Terkait Penerbangan Internasional

BACA JUGA : DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana Hingga 2 Februari 2025, Masyarakat Diimbau Waspada

Waktu Kick Off Program MBG

Mengenai kapan program MBG akan dimulai di DIY, Ni Made mengaku siap kapan saja, sesuai dengan arahan pusat. 

Apabila petunjuk teknis dan implementasi di lapangan termasuk sasaran seperti apa sudah diterima, DIY akan segera melakukan kick off program MBG tersebut. 

"Ada 3 SPPG di DIY yang kalau menurut informasi awal bahwa satuan pelayanan ini dari sisi penanggung jawab ada 40 orang melayani 3000-an penerima. Setahu kami pilot project untuk program ini hanya di Kulon Progo saja. Tetapi per 6 Januari ini kami belum terinfo secara detail di mana saja," jelas Ni Made.

Terkait dengan komunikasi dengan pemerintah pusat, Ni Made mengatakan masih menunggu arahan lebih lanjut. 

Namun demikian ia dan jajaran sudah melakukan koordinasi agar nanti sewaktu-waktu program ini harus segera dilaksanakan DIY tetap mampu memberikan dukungan yang maksimal.

Sumber: jogjaprov.go.id