Baharuddin Kamba: Upaya Pembungkaman Media Mirip Orde Baru, Tapi Kita Tetap Suarakan Kebenaran

YOGYAKARTA, diswayjogja.id — Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW, Baharuddin Kamba, memberikan peringatan terkait upaya pembungkaman terhadap media kritis, Jumat (21/11/2025).

Ia menyoroti ancaman terhadap kebebasan pers yang terjadi belakangan ini, terutama yang menimpa media seperti Tempo.

“Sejarah menunjukkan bahwa selalu ada upaya pembungkaman, misalnya yang dilakukan oleh pejabat seperti Menteri Amran terhadap media kritis. Kasus seperti ini bisa menjadi alarm bagi media-media lain,” katanya.

Ia menekankan, tindakan seperti ini bukan hanya masalah isi berita, melainkan menyangkut kelangsungan ekonomi dan operasional media. 

Ia mengingatkan, apabila tuntutan hukum tertentu dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bisa berpotensi membangkrutkan media kritis.

“Ini bukan hanya soal isi atau warna media, tapi juga usaha dan keberlangsungan perusahaan media. Cara-cara seperti itu mirip dengan praktik pembungkaman di awal Orde Baru, yaitu dengan menekan media kritis secara ekonomi,” jelasnya.

BACA JUGA : Rp 259 Miliar Mengalir Lewat Pengadaan Langsung Bantul, JCW Sebut Potensi Korupsi Tinggi

BACA JUGA : Rp 259 M Belanja Langsung Disorot KPK, JCW: Kalau Dibiarkan, Bantul Jadi Surga Korupsi

Meski menghadapi tekanan, ia menegaskan dirinya tidak merasa takut. 

Ia menekankan pentingnya menyuarakan pendapat secara konsisten dan sesuai keyakinan.

“Apakah takut? Tidak. Alhamdulillah, selama 25 tahun saya bisa tetap menyuarakan pendapat. Yang penting adalah tetap sesuai dengan keyakinan dan menyatakan kebenaran. Selama hal itu dilakukan, saya yakin tidak ada masalah,” ujarnya.

Ia juga menekankan peran penting media kritis dan masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi. 

“Kebebasan pers adalah penopang demokrasi. Setiap upaya untuk membungkam media kritis, secara langsung maupun tidak langsung, harus diwaspadai dan dilawan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kritik dan pengawasan terhadap pemerintah bukan ancaman, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial. 

Sumber: