Sebelum Panggil KAI, DPRD Kota Yogyakarta Bakal Bertemu dengan GKR Mangkubumi

"Kalau ada memang hal yang melanggar, ya nanti tentu akan kita bawa ke DPRD, bahwa itu melanggar Perda, seperti itu," tuturnya.

Sementara Ketua RW 01 Tegal Lempuyangan, Antonius Yosef Handriutomo, menuturkan pihaknya mengikuti arahan Raja Kraton Yogyakarta terkait polemik kawasan Lempuyangan tersebut. 

BACA JUGA : Rencana Penataan Kawasan Stasiun Lempuyangan, Sri Sultan HB X Segera Panggil PT KAI dan Warga

BACA JUGA :  Warga Bausasran Menolak Penataan Kawasan Stasiun Lempuyangan, KAI Daop 6 Yogyakarta Sebut Aset KAI

"Apa pun yang terjadi, bolanya itu di Pak Sultan. Bukan di PT KAI maupun bukan di warga, itu yang mau ditekankan oleh Pak Daru. Sementara kalau Pak Candra itu lebih menekankan bahwa dia komitmen dari semua DPR kota itu adalah kepada warga," ujarnya.

Dalam hal ini, ada penegasan bahwa Jalan lempuyangan ini adalah milik Pemkot Yogyakarta. Pasalnya dalam sosialisasi PT KAI, lanjut Antonuius, mereka mengatakan bahwa rumah ini akan dikosongkan dalam rangka beautifikasi, termasuk akan dipakai untuk kantor-kantor PT KAI.

"Dan Jalan lempuyangan, dengan seenaknya, dengan pongah, mereka mengatakan bahwa jalan nanti akan dipindah ke belakang kita, atau RT 3, dan sebagian RT 4. Itu rencana sosialisasi yang tadi saya sampaikan, Pak Lurah itu sudah tahu karena kita sosialisasi ada mereka," katanya.

Menurutnya, PT KAI melanggar Undang-Undang No. 7 tentang perlindungan warga, di mana dia menilai tindakan yang semena-mena terhadap warga. 

BACA JUGA : Dasar Hukum Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Gubernur DIY Serahkan Serat Palilah ke Masyarakat

BACA JUGA : KHP Datu Dana Suyasa, Lembaga Setingkat Kementrian di Kraton Yogyakarta Mengurusi Penataan Tanah dan Bangunan

"Kalau perkembangan terbaru dari KAI, mereka hari Rabu minggu depan, atau setidaknya hari Kamis, dia akan mengadakan sosialisasi yang ketiga, menggantikan sosialisasi yang kemarin direncanakan, tapi enggak jadi," tandasnya.

Sumber: