Pemda DIY Minta Perda Tentang BUMD Segera Direalisasikan dalam Rapur DPRD DIY

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mulai melakukan pembahasan terhadap beberapa Raperda yang tercantum dalam target Propemperda Tahun 2025.

Salah satunya, merupakan inisiatif dari Pemda yang akan dibahas pada Triwulan I. Yaitu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DIY.

Wakil Gubernur DIY,  Sri Paduka Paku Alam X mengungkapkan, bahwa kinerja BUMD yang baik, tentunya perlu diikuti dengan pemenuhan terhadap aspek legal formal, khususnya mengenai penegasan status bentuk badan hukum BUMD. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pembentukan Rancangan Perda tentang Penyesuaian Bentuk  Badan Hukum BUMD di DIY perlu segera untuk dilakukan.

Sri Paduka mengatakan, bahwa hal itu, dilakukan sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan Pemda DIY terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Sri Paduka menyampaikan, bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, Pemda DIY telah mendirikan beberapa BUMD diantaranya PT BPD DIY, PT Anindya Mitra Internasional, PT Taru Martani, Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY, Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY dan penyertaan modal pada PT Bangun Askrida. 

BACA JUGA : Dinilai Terlalu Besar, Gubernur DIY Rencanakan untuk Hapus Anggaran Raperda 2025 untuk Sektor Mobil Dinas

BACA JUGA : Raperda Pendidikan Karakter untuk Siswa di Bantul Masih Tunggu Harmonisasi dan Konsultasi ke Pemda DIY

Sri Paduka menjelaskan, bahwa pembentukan lima BUMD tersebut tidak lepas dari semangat ekonomi daerah, yakni memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian, mempercepat terwujudnya kesejahteraan, serta meningkatnya daya saing masyarakat, yang tentunya, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan DIY.

“Kelima BUMD milik Pemda DIY telah memberikan kontribusi dalam pengembangan perekonomian DIY. Hal tersebut, dapat dilihat pada tren positif sumbangsih deviden,” kata Sri Paduka, pada Rapat Paripurna DPRD DIY, Senin (24/2/2025).

Deviden yang semula sebesar Rp94 milia pada tahun 2018, menjadi Rp111 miliar pada tahun 2024. Begitu juga dengan PT Taru Martani yang menyumbang deviden sebesar Rp148 juta pada tahun 2020, kemudian meningkat yakni Rp4 miliar.

Adapun PT Anindya Mitra Internasional dan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY masih mencatatkan deviden yang cukup stabil dan positif dalam lima tahun ke belakang.

BACA JUGA : Bapemperda DPRD Bantul Targertkan Raperda dan Aturan Penjualan Online Ditetapkan di Triwulan Pertama 2025

BACA JUGA : Program PKG Terlayani 30 Persen, Sri Paduka Harap Masyarakat Akses Kesehatan Maksimal

Selain Penjelasan Gubernur DIY terhadap rancangan Perda inisiatif Pemda DIY tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum BUMD di DIY yang disampaikan oleh Sri Paduka, dalam Bahan Acara Nomor 2 Tahun 2025. Disampaikan pula, penjelasan DPRD DIY terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD DIY tentang Pencegahan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tersebut dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2025.

Sumber: