Forum Cik Di Tiro (FCDT) Soroti Korupsi Politik dan Depolitisasi Jokowinomics dalam Lima Tahun Terakhir

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Sejumlah aktivis Forum Cik Di Tiro (FCDT) menyoroti kepemimpinan mantan Presiden RI Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir dan pemerintahan baru era Presiden Prabowo Subianto.

Sorotan mereka diantaranya berkaitan dengan politik balas budi, tumpulnya hukum sesuai selera penguasa, kesenjangan ekonomi, dan sosial ancaman kebebasan pers.

Inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki menilai bahwa terjadi pelemahan demokrasi secara sistemik dan ditujukan untuk menjaga stabilitas kekuasaan politik, bukan untuk menghormati kepentingan publik.

"Ada upaya political forgotten oleh penguasa politik sekarang secara sistematis. Lima tahun terakhir ini ada korupsi politik, dimana dikontrol untuk menawarkan politik dinasti. Jokowi menghancurkan semua," ungkap Masduki, di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK), Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (8/1/2025).

Masduki mencatat, pengkhianatan demokrasi awalnya ditandai wacana perpanjangan jabatan Jokowi tiga periode dan kemudian skenario perpanjangan masa jabatan Presiden tanpa Pemilu. Namun, besarnya penolakan masyarakat sipil dan tidak terkonsolidasinya elit politik memaksa Jokowi mengurungkan niat ini. 

BACA JUGA : Aktivis hingga Mahasiswa Jogja Gelar Aksi Setelah Jokowi Lengser, Ini Rincian Tuntutannya

BACA JUGA : Haedar Nashir Dukung Komitmen Presiden Prabowo Untuk Berantas Korupsi yang Tuntas dan Berani

Hanya saja, menurut Masduki, upaya anti-demokrasi tidak berhenti. Mahkamah Konstitusi telah terbukti diintervensi kekuasaan dengan mengeluarkan putusan yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Keputusan ini dinilai terbukti melanggar kode etik, dan akhirnya paman Gibran, yaitu Anwar Usman, sekaligus ipar Jokowi diberhentikan jabatannya sebagai Ketua MK.

"Kita terima situasi ini yg normal, proses sejarah yg dilewati, padahal seharusnya ada melawan untuk melupakan dosa-dosa yang dilakukan Jokowi. Ini fakta pahit setelah Indonesia melewati 26 tahun reformasi," katanya.

Masduki juga menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang Membentuk jumlah Kabinet Merah Putih sebanyak 48 orang dan pejabat setingkat menteri 8 orang, lebih gemuk ketimbang Kabinet Indonesia Maju periode ke-2 Jokowi yang sebanyak 34 orang dan pejabat setingkat menteri 8 orang.

"Sulit dibantah bahwa penggelembungan jumlah menteri bertujuan untuk mengakomodasi parpol pendukung, relawan, dan kepentingan Jokowi. Artinya, susunan kabinet Prabowo sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan cawe-cawe Jokowi. Implikasi yang mengemuka adalah soal efektivitas pemerintahan dan biaya operasional kabinet," jelasnya.

BACA JUGA : Prabowo Akan Maafkan Koruptor, Ganjar: Bagaimana Cara Memaafkannya?

BACA JUGA : Dinamika Geopolitik Indo Pasifik, Pengamat UGM Minta Prabowo Subianto Waspada

Forum Cik Di Tiro juga menyoroti kebebasan berekspresi yang sangat rendah dan mengalami tekanan yang luar biasa, bahkan Masduki menilai banyak lulusan UGM yang mengalami tekanan sistemik.

Sumber: