Guru Besar Ekonomi Politik Internasional UMY: Indonesia Perlu Jadi “Teman Baik” Amerika-China

BANTUL, diswayjogja.id - Guru Besar Ekonomi Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Faris Al-Fadhat, menilai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi menuju angka 8 persen, Indonesia membutuhkan peningkatan yang signifikan dalam investasi dan perdagangan.

Menurutnya, pemerintah perlu menawarkan beragam strategi untuk menarik lebih banyak investor menanamkan modalnya di Indonesia.

“Pemerintah perlu meningkatkan investasi asing dari sekitar 20-25 miliar USD saat ini, menjadi 50-85 miliar USD. Hal ini jelas merupakan tantangan besar, karena untuk mencapai target ini dalam waktu singkat, Indonesia harus menarik lebih banyak investasi asing,” ungkap Guru Besar termuda UMY, dalam seminar 'Indonesian Outlook (Indonesia’s Foreign Policy In the Prabowo Era: Fostering Economic Growht Optimism Amid Global Conflicts)' di Gedung AR Fahruddin B, UMY, Rabu, (8/1/2025).

Namun, target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini tentunya membawa berbagai konsekuensi. Salah satunya adalah meningkatnya tekanan domestik untuk meningkatkan pajak guna mendukung pencapaian tersebut. 

BACA JUGA : Penghapusan Presidential Threshold, Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMY Sebut Angin Segar Demokarsi Indonesia

BACA JUGA : Rektor UMY Achmad Nurmandi: Sebagai Ibukota Muhammadiyah, Harus Punya Pendidikan Tinggi Berkualitas

Menurutnya, hal tersebut juga berpotensi mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia, karena peningkatan pajak bisa memicu ketidakpuasan publik.

"Selain tantangan domestik, pemerintah Indonesia juga harus menghadapi tantangan besar dalam hubungannya dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China," katanya.

Dalam konteks ini, menurut Faris, Indonesia perlu menjadi "teman baik" kedua negara tersebut agar lebih mudah memperoleh investasi langsung asing/Foreign Direct Investation (FDI) yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Untuk menarik investasi asing, menjaga keamanan dan ketertiban politik juga merupakan hal yang harus terus dilakukan oleh pemerintah," ujar Faris. 

BACA JUGA : UMY Kembali Salurkan Zakat Institusi Rp1,2 Miliar Kepada 93 Lembaga Muhammadiyah

BACA JUGA : Pertahankan Anggaran Makanan Bergizi, UMY Gandeng Korporasi

Meskipun hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah metode yang digunakan, yang mungkin mengandalkan kekuatan militer untuk menjaga keamanan dan ketertiban politik, adalah pendekatan terbaik dalam menghadapi tantangan ini, atau ada cara-cara lain yang lebih efektif dan tidak bergantung pada instrumen kekuatan yang lebih otoriter.

“Jika kita menginginkan investasi maka politik harus aman dan terkendali. Banyak yang berpendapat bahwa Prabowo bisa menjadi presiden dengan gaya kepemimpinan yang lebih militeristik. Saya berpendapat bahwa barangkali tidak, secara terbuka. Tapi Prabowo akan melanjutkan kebijakan Jokowi yang lebih mengandalkan instrumen hukum dan birokrasi, untuk menjaga stabilitas,” tuturnya.

Sumber: