Seribuan massa Aliansi Jogja Memanggil Unjuk Rasa di Bundaran UGM, Desak Reformasi Total Polri dan TNI

Seribuan massa Aliansi Jogja Memanggil Unjuk Rasa di Bundaran UGM, Desak Reformasi Total Polri dan TNI

eribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (1/9/2025). --Foto: Anam AK/diswayjogja.id

SLEMAN, diswayjogja.id - Seribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (1/9/2025). 

Dalam aksinya, mereka mengecam keras arogansi dan brutalitas aparat keamanan serta mendesak reformasi total Polri dan TNI.

Koordinator Lapangan Aliansi Jogja Kembali, Bung Kus, menyatakan aksi ini juga menyoroti kematian demonstran sebagai pemicu kemarahan publik.  

“Tentu kita masih mengingat Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang meninggal ditabrak kendaraan taktis Brimob di Jakarta pada 28 Agustus atau Rheza Sendy Pratama mahasiswa Amikom di Yogyakarta yang mati digebuk polisi pada Minggu di Depan Polda DIY," ujar Bung Kus. 

BACA JUGA : Massa Aliansi Jogja Memanggil Tuntut Reformasi Total Kepolisian, Pasca Tewasnya Pengemudi Ojol

BACA JUGA : Aliansi Jogja Memanggil Kembali Aksi Tolak UU TNI di depan Gedung Agung Yogyakarta

Menurutnya, kematian dua diantara banyaknya demonstran ini menjadi simbol luka kolektif bangsa. Dia menyatakan bahwa publik merasakan marah, kecewa, sekaligus takut. 

"Marah karena nyawa manusia diperlakukan begitu murah, kecewa karena reformasi kepolisian yang dijanjikan sejak dua dekade lalu tak kunjung terwujud, dan takut karena siapapun bisa menjadi korban berikutnya," katanya. 

Dia juga menyebutkan Revisi Undang-Undang TNI dinilai merupakan masalah utama yang digulirkan pemerintah. 

Aliansi Jogja Memanggil menekankan revisi UU tersebut justru memperluas definisi ‘ancaman’ dan memberikan landasan legal bagi keterlibatan militer dalam urusan yang seharusnya menjadi urusan institusi sipil, yang dinilai sebagai pengkhianatan terhadap agenda reformasi 1998.

BACA JUGA : Nayantaka DIY dan Jaga Warga Siaga Jaga Malioboro, Ikuti Dhawuh Sri Sultan HB X

BACA JUGA : Sri Sultan: Sekolah dan Kampus Ada yang Libur, Emang Jogja Ada Apa?

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga dikecam karena dianggap menyengsarakan rakyat melalui berbagai kebijakannya. 

“Rezim Prabowo-Gibran yang bercorak militer, di tangannya begitu banyak kebijakan dikeluarkan semakin membuat rakyat sengsara,” 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: