YOGYAKARTA, diswayjogja.id – Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia (UII) mengungkap 12 persoalan serius dalam satu tahun awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Temuan itu disampaikan dalam agenda Refleksi Akhir Tahun 2025 bertajuk “Hukum dan Politik Pemerintahan Prabowo–Gibran” di UII Cik Di Tiro, Yogyakarta, Selasa (30/12/2025).
PUSHAM–PSAD UII menilai sejak awal kabinet Prabowo–Gibran lebih dibentuk atas dasar akomodasi kepentingan politik elit dibandingkan menjawab persoalan sosial dan kemasyarakatan. Kondisi tersebut berdampak pada tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak efektif, inkonsisten, serta sarat pelanggaran hak asasi manusia.
Kabinet Gemuk dan Minim Kompetensi
Direktur PUSHAM UII Eko Riyadi menyebut kabinet Prabowo–Gibran merupakan kabinet terbesar pasca reformasi dengan 112 menteri dan pejabat setingkat menteri. Namun, pembentukan kabinet tidak disertai kajian tugas dan fungsi kelembagaan yang matang.
BACA JUGA : Roy Suryo Bedah Buku “Jokowi’s White Paper” di UII Yogyakarta, Singgung Isu Akademik dan Literasi
BACA JUGA : BEM KM UGM Kritik Pidato Presiden Prabowo di PBB, Sebut Bicara Perdamaian Tapi Rakyat Ditindas
“Akibatnya terjadi tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang sering berubah bahkan dicabut sebelum diterapkan, seperti kebijakan LPG 3 Kg dan rencana kenaikan PPN 12 persen,” ungkap Eko.
PUSHAM–PSAD UII juga mencatat lemahnya koordinasi antarmenteri serta minimnya evaluasi kebijakan, yang memperparah ketidakpastian arah pemerintahan.
Tata Kelola Amburadul dan Kritik Dibungkam
Selain inkonsistensi kebijakan, tata kelola pemerintahan dinilai amburadul dan tanpa kendali. Banyak program diumumkan tanpa implementasi nyata, sementara kritik publik justru dianggap sebagai gangguan.
"Dalam sejumlah kasus, pemerintah dinilai salah mendiagnosis persoalan, termasuk dalam penanganan demonstrasi Agustus 2025 dan bencana ekologis di Sumatera, yang berujung pada kebijakan blunder dan lambannya respons negara," ujarnya.
BACA JUGA : Aksi Sapi Bergambar Wajah Presiden Prabowo, BEM KM UGM Kritik Program MBG dan Tuduh Langgar Konstitusi
BACA JUGA : Iklan Prabowo di Bioskop Tuai Pro-Kontra, Akademisi UGM: Publik Anggap Pola Orde Baru
Mandeknya Penyelesaian Kasus HAM Berat