Pakar HI UMY Nilai Diplomasi Prabowo Terjebak FOMO dan Narasi Antek Asing

BANTUL, diswayjogja.id — Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Ade Marup Wirasenjaya, menilai arah diplomasi Presiden Prabowo Subianto cenderung terjebak dalam fenomena fear of missing out (FOMO) serta penggunaan narasi “antek asing” yang dinilai kontraproduktif bagi kepentingan nasional.

Ade menyebut, pada era Prabowo sisi “aktif” politik luar negeri Indonesia terlihat menguat, namun sisi “bebas”-nya masih belum jelas terartikulasi. DIa mencontohkan intensitas kunjungan luar negeri Prabowo yang sangat tinggi dalam waktu singkat.

“Dalam kurun sekitar satu tahun, Presiden Prabowo tercatat melakukan lebih dari 30 kunjungan ke lebih dari 20 negara. Ini kemudian memunculkan istilah FOMO diplomacy, karena Indonesia terlihat ikut berbagai forum dan poros global, tetapi arah artikulasinya belum terlihat jelas,” ujarnya dalam forum Indonesia Outlook 2026, Selasa (20/1/2026).

Menurut Ade, diplomasi FOMO membuat Indonesia terkesan ingin hadir di semua panggung internasional, mulai dari G20, OECD, dunia Islam hingga Amerika Latin, tanpa narasi strategis yang konsisten. Kondisi ini, kata dia, juga berdampak pada peran Kementerian Luar Negeri yang dinilai kurang menonjol.

BACA JUGA : Masjid Salamad di Vietnam Selatan Jadi Simbol Diplomasi Harmoni Beragama Indonesia

BACA JUGA : PUSHAM–PSAD UII Ungkap 12 Masalah Serius di Pemerintahan Prabowo–Gibran

“Bukan semata karena Menteri Luar Negeri melemah, tetapi karena panggung diplomasi itu direbut langsung oleh Presiden. Politik luar negeri menjadi outlet personal untuk tampil di panggung dunia,” kata Ade.

Pihaknya juga menyoroti kebijakan penunjukan tiga Wakil Menteri Luar Negeri, yang menurutnya menunjukkan keinginan menuju diplomasi berbasis spesialisasi. Namun, langkah itu dinilai kontradiktif karena di saat bersamaan posisi Menteri Luar Negeri justru bersifat ideologis.

“Di satu sisi ingin spesialisasi, di sisi lain dikelola secara ideologis. Ini menciptakan kontradiksi dalam tata kelola kebijakan luar negeri,” terangnya.

Selain itu, Ade mengkritik kuatnya narasi “antek asing” yang kerap digunakan dalam merespons kritik dari gerakan sosial, mahasiswa, maupun organisasi masyarakat sipil. Dia menyebut pendekatan tersebut sebagai bentuk chosen trauma dalam diplomasi publik.

BACA JUGA : Jogja Dapat 200 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo, Nilainya Rp22 Juta per Unit

BACA JUGA : Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-74 untuk Presiden Prabowo Sekaligus Puji Kinerja Pemerintahannya

“Chosen trauma adalah upaya membangun ketakutan kolektif seolah negara kembali menghadapi musuh masa lalu. Narasi antek asing ini mereplikasi gaya lama dan justru kontraproduktif, terutama ketika Indonesia sangat membutuhkan investasi asing,” jelas Ade.

Menurutnya, penggunaan trauma terpilih dalam diplomasi publik berpotensi memperlemah demokrasi di dalam negeri dan menciptakan polarisasi sosial. Padahal, politik luar negeri yang kuat seharusnya bertumpu pada fondasi domestik yang demokratis dan inklusif.

Sumber: