“Ini contoh baik. CSR dan Baznas bisa membantu menutup kekurangan dana,” jelasnya.
BACA JUGA : Raperda Penanggulangan Bencana Direvisi, DPRD DIY Tekankan Perlindungan Pasca Pandemi
BACA JUGA : DPRD DIY Tegaskan Komitmen Antikorupsi Lewat Program Pariwara KPK
Pemangkasan anggaran diyakini akan memukul sektor infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang tidak berjalan akan mempengaruhi banyak pekerja.
“Ketika proyek infrastruktur tidak dikerjakan, yang terdampak adalah tukang, kenek, dan banyak profesi yang hidup dari pembangunan,” imbuh Eko.
Untuk menyiasati hal ini, dia mendorong Pemda mencontoh praktik daerah lain yaitu Bundaran Semanggi Jakarta dibangun tanpa APBD, melainkan dana kompensasi perusahaan serta pembangunan gedung masyarakat adat di Bali memanfaatkan CSR.
Eko menegaskan bahwa DPRD DIY tetap berharap pemangkasan anggaran bisa dibatalkan oleh Presiden sebelum hasil evaluasi Kemendagri ditetapkan.
“Kami berharap Menteri Keuangan bisa mengerti kondisi daerah. Dana Rp753 miliar itu sebaiknya dikembalikan untuk membangun DIY,” tandasnya.