Ratusan Mahasiswa Demo di DPRD DIY, Tuding MBG Jadi Proyek dan Minta Reformasi Kepolisian

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak menggelar aksi unjukrasa di halaman Gedung DPRD DIY, Kamis (26/2/2026) sore. 

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan percepatan reformasi Polri serta mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah.

Perwakilan massa aksi dari Pers Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tyas Habibie, dalam orasinya menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan argumentatif.

“Kita, kawan-kawan, sudah damai, sudah jelas hanya akan menyampaikan aspirasi yang argumentatif. Tapi rekan-rekan polisi nampaknya begitu merasa terancam dengan kehadiran kita,” ujarnya di hadapan peserta aksi.

BACA JUGA : Aksi Damai Forum BEM DIY di Malioboro, Desak Reformasi Total Polri dan Tolak UU Disinformasi

BACA JUGA : Aksi Massa di Mapolda DIY Berujung Ricuh, LBH Yogyakarta Buka Suara Soal Pamflet Demo

Tyas menilai reformasi di tubuh Polri perlu segera dipercepat. Dia menyebut adanya persoalan sistemik dan kultur yang dinilai bermasalah.

“Kami tidak menafikan bahwa Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini adalah orang-orang baik. Tapi dengan adanya sistem yang menindak ini, dengan adanya kultur yang sudah mengakar di Polri, dan ketika kesalahan-kesalahan oknum terus berulang, itu pertanda bahwa Polri hari ini harus secepatnya direformasi,” katanya.

Dalam orasinya, massa juga menyinggung komitmen reformasi Polri yang sebelumnya diwacanakan melalui keputusan presiden. Namun, mereka menilai hingga kini belum ada perubahan signifikan.

“Diberi tenggat tiga bulan sejak November, tapi sampai hari ini tidak ada hasilnya. Polri masih mengulang kesalahan yang sama,” tuturnya.

BACA JUGA : Massa Coret Tembok Polda DIY dan Sempat Terjadi Ledakan, Aksi Berakhir Dibubarkan

BACA JUGA : Ratusan Massa Geruduk Polda DIY, Pagar Sisi Timur Sempat Dijebol

Selain isu reformasi kepolisian, massa turut menyoroti program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dinilai sarat kepentingan. Tyas menyebut program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan proyek yang berpotensi menguntungkan kelompok tertentu.

“Kita lihat saat ini bahwasanya MBG itu bukan program, tapi murni proyek. Per SPPG diberikan insentif Rp6.000.000 per hari di luar biaya operasional dan bahan baku, tanpa diperhitungkan berdasarkan kinerja,” jelasnya.

Sumber: