DPRD DIY Ungkap Dana Desa 2026 Belum Cair, Minta Menteri Keuangan Bertindak

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyoroti penurunan signifikan Dana Desa tahun 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang disebut mencapai rata-rata 74 persen.

Dia menyebut penurunan tersebut bahkan oleh sejumlah tokoh desa disebut bukan sekadar pemangkasan, melainkan “penebangan” anggaran.

“Kalau kita melihat di Kulon Progo turun sekitar 71 persen, Bantul 78 persen, Sleman 75 persen, Gunungkidul 71 persen. Rata-rata sendiri turun 74 persen,” ujarnya ditemui di Gedung DPRD DIY, Kamis (26/2/2026). 

Dia mencontohkan, ada desa yang sebelumnya menerima Rp 733 juta pada 2025, kini hanya memperoleh Rp 272 juta pada 2026.

BACA JUGA : Danais 2026 Rp52,56 Miliar untuk Kalurahan DIY, Komisi A Minta Dana Desa Tak Dipangkas

BACA JUGA : Puluhan Saksi Diperiksa, Kejari Sleman Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dana Desa Wisata Cibuk Kidul

Eko menegaskan, DIY memiliki komitmen kuat membangun desa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Komitmen itu diperkuat dengan terbitnya Perda DIY Nomor 3 Tahun 2024.

“Spirit Perda ini sangat kuat untuk melahirkan desa dan kelurahan sebagai pusat pelayanan publik sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi rakyat,” katanya.

Dalam Pasal 18 Perda tersebut, lanjut Eko, Pemda DIY diwajibkan mengalokasikan anggaran kepada setiap kalurahan dan kelurahan secara adil dan merata setiap tahun.

Untuk 2026, Pemda DIY mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kalurahan sebesar Rp 132,5 miliar yang ditransfer langsung ke kalurahan. Selain itu, terdapat BKK Kabupaten/Kota sebesar Rp 168,8 miliar.

BACA JUGA : Kejari Bantul Selidiki Dugaan Korupsi Dana Desa Wonokromo, 12 Bukti Sedang Diverifikasi

BACA JUGA :  Progres Jalan Tol Jogja dan JJLS Disorot, DPRD DIY Soroti Dampak Proyek Strategis Nasional

“Sehingga total BKK tahun ini mencapai Rp 301,3 miliar, termasuk untuk penanganan stunting dan reformasi kalurahan,” jelasnya.

Meski demikian, Eko mengakui angka tersebut belum cukup menutup dampak penurunan Dana Desa dari pemerintah pusat.

Sumber: