Sekolah Rakyat Bidik Desil Satu, Sleman Tunggu Teknis Pusat

Sekolah Rakyat Bidik Desil Satu, Sleman Tunggu Teknis Pusat

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantor Dinas Pendidikan Sleman, Selasa (20/1/2026)--Foto: Kristiani Tandi Rani/diswayjogja.id

SLEMAN, diswayjogja.id - Program sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat kembali menjadi sorotan di daerah. 

Di Kabupaten Sleman, kebijakan ini dipandang sebagai peluang strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang berada pada kelompok desil bawah. 

Namun, di sisi lain, pemerintah daerah mengaku masih menunggu kejelasan teknis pelaksanaan agar program tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, menilai bahwa secara prinsip, sekolah rakyat memiliki tujuan yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menekan kesenjangan akses pendidikan. 

Ia menyebutkan bahwa selama ini, faktor ekonomi masih menjadi salah satu hambatan utama bagi sebagian anak untuk melanjutkan pendidikan secara berkelanjutan.

“Sekolah rakyat pada prinsipnya baik, karena bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, terutama dari kelompok desil satu,” katanya, Senin (20/1/2026). 

BACA JUGA : Sleman Terima 1 Bus Sekolah Kemenhub, Masih Tertahan TNKB

BACA JUGA : Banyak Anak Alami Flu Berkepanjangan, Dinkes Jogja Temukan Kluster di Sekolah

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa dari sisi kewenangan, pemerintah daerah belum terlibat langsung dalam aspek teknis pelaksanaan program tersebut. 

Kebijakan sekolah rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang dijalankan melalui kolaborasi lintas kementerian, sehingga peran daerah saat ini lebih bersifat pendukung.

Menurutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tetap disiapkan untuk terlibat dalam aspek akademik, khususnya pada penyusunan dan pendampingan kurikulum. 

Hal ini dinilai penting agar materi pembelajaran di sekolah rakyat tetap selaras dengan standar pendidikan nasional dan kebutuhan peserta didik.

“Kurikulumnya tetap akan dibantu dan disusun oleh dinas terkait,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar program ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata di lapangan. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: