Sri Sultan HB X Sampaikan Pendapat Atas Raperda Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO

Sri Sultan juga menanggapi Pasal 18 Raperda yang memberikan kewenangan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata untuk memberikan sanksi terhadap pelaku industri pariwisata yang kegiatan usahanya terjadi TPPO.

“Pemberian sanksi berkorelasi dengan kewenangan perizinan dalam sektor pariwisata. Dalam pasal ini, apa saja kewenangan Pemerintah daerah di sektor pariwisata yang bisa menjadi dasar bagi perangkat daerah (Dinas Pariwisata) memberikan sanksi bagi pelaku industri pariwisata yang terjadi TPPO? Apakah di dalam naskah akademik juga sudah mengkaji secara komprehensif kewenangan provinsi dalam sektor pariwisata apa saja yang memungkinkan diberikan sanksi oleh perangkat daerah provinsi?,” jelas Sri Sultan.

Sri Sultan turut memberikan masukan kepada DPRD DIY untuk mempertimbangkan menghapus pasal-pasal yang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat. Beberapa diantaranya seperti terkait pencegahan TPPO melalui pengendalian pemanfaatan sistem elektronik yang diatur dalam beberapa pasal.

BACA JUGA : Raperda Pendidikan Karakter untuk Siswa di Bantul Masih Tunggu Harmonisasi dan Konsultasi ke Pemda DIY

BACA JUGA : Bapemperda DPRD Bantul Targertkan Raperda dan Aturan Penjualan Online Ditetapkan di Triwulan Pertama 2025

“Dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pengawasan dan pengendalian sistem elektronik di Indonesia menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara. Oleh karena itu mohon dapat dipertimbangkan pasal-pasal yang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat ini agar dihapus,” tuturnya.

DPRD DIY pun diharapkan dapat memberikan atensi terhadap ketentuan Pasal 30 Raperda ini yang masih kurang mengaitkan RAD TPPO ini dengan Rencana Aksi Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sri Sultan juga mengusulkan agar Pasal 5 ayat 3 dihapus karena pemetaan kerentanan digunakan sebagai dasar bagi penyusunan RAD TPPO.

“Akan menjadi komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemetaan kerentanan dan penyusunan RAD TPPO dalam satu rangkaian proses yang tak terpisahkan,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Sri Sultan meminta kepada DPRD DIY agar pendapat, pertanyaan, dan masukan yang diberikan dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti, sehingga draft yang dibahas mendatang dapat semakin baik dan implementatif. 

BACA JUGA : DPRD Kota Tegal Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023

BACA JUGA : DPRD Kota Tegal Setujui Pembahasan Dua Raperda, RPJPD 2025-2045 dan LPP APBD 2023

“Apabila terdapat hal-hal teknis lain yang perlu didiskusikan untuk mematangkan atau menyempurnakan materi yang diatur dalam Raperda, akan kami sampaikan dalam rapat kerja bersama Panitia Khusus yang akan datang,” pungkasnya.

Sumber: