Target hingga 2026, Pembangunan Gedung Baru DPRD DIY Masih Terkendala Proses Lelang Tender

Pembangunan gedung baru DPRD DIY masih terkendala proses lelang tender-Foto by warta jogja-
JOGJA, diswayjogja.id - Rencana pembangunan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta masih terkendala dengan proses lelang tender.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DIY, Yudi Ismono, mengatakan saat ini proses tender masih menunggu masa sanggah setelah beberapa waktu lalu tim Kelompok Kerja (Pokja) pembangunan gedung tersebut mengumumkan pemenang tender.
Berdasarkan informasi, proses masa sanggah dimulai sejak 14 Februari 2025 sampai 19 Februari 2025.
"Kalau kami menunggu masa sanggah," katanya, saat dihubungi, Minggu (16/2/2025).
Yudi menyampaikan apapun hasilnya, diharapkan dapat segera menyelesaikan proses pembangunan sesuai kesepakatan pagu anggaran.
BACA JUGA : Cegah Peningkatan Kasus PMK, DP3 Kabupaten Sleman Intensifkan Vaksin Booster untuk Ternak
BACA JUGA : Tandang ke Markas Arema FC tanpa Penonton, PSS Sleman Akui Tak Risau dan Siap Incar Poin Penuh
Sumber APBD Sebesar 371 Miliar
Pada proses lelang kali ini, pagu anggaran bersumber dari APBD sebesar Rp371 miliar.
Pemenang tender dari PT Waskita Karya (Wika) dengan harga penawaran sesuai kesepakatan senilai Rp293 miliar.
"Itu kontrak 3 tahun jamak di 2024, 2025 dan 2026, tapi prosesnya oleh Pak Sekwan yang terdahulu terlambat, sehingga tinggal 2025 sampai 2026 selesai," ungkapnya.
Proses lelang tender pembangunan gedung DPRD DIY turut disoroti DPW Lembaga Perlindungan Konsumen RI Badan Advokat Indonesia (LPK-RI BAI).
Pelanggaran pada Lelang Proyek
Pelaksanaan lelang proyek pengadaan konstruksi bangunan gedung DPRD DIY ditengarai melanggar aturan.
Dari hasil kajian LPK-RI BAI Yogyakarta ditemukan beberapa ketidaksesuaian terhadap regulasi.
Ketua DPW LPK-RI BAI Yogyakarta Widodo mengatakan, mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021, proyek gedung DPRD DIY bersifat kompleks salah satunya karena mempunyai resiko tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: jogja.tribunnews.com