Refleksi Akhir Tahun, Muhammadiyah Soroti Penegakan Hukum, Korupsi dan Demokrasi Pascapemilu 2024

Haedar juga menyebutkan usaha penegakan hukum mestinya menjadi langkah politik yang kuat dari seluruh institusi penegakan hukum seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Kepolisian dan institusi pemerintahan secara keseluruhan.

"Kalau KPK dan institusi lainnya adil, objektif, tidak tebang pilih, saya pikir semua akan mendukung langkah tersebut. Tidak ada lagi politisasi perkara, ini harus menjadi political will semuanya. Political will kunci untuk menjaga dan membangun integritas, sehingga tidak ada lagi cerita tebang pilih dan politisasi perkara yang meninbulkan kegaduhan kehidupan berbangsa," imbuhnya.

Ketiga, PP Muhammadiyah juga menyoroti aspek demokrasi pasca pemilu 2024. Seluruh komponen bangsa penting untuk mendukung terwujudnya demokrasi menjadi pilar checks and balances, dan melakukan pendidikan politik demokrasi kepada warga Indonesia. 

BACA JUGA : Soal Pengelolaan Tambang, Muhammadiyah Berkomitmen Untuk Kepentingan Kesejahteraan Masyarakat

BACA JUGA : Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bahas Pengelolaan Tanah dan Aset Bareng Muhammadiyah

"Ada problem perilaku transaksional, perilaku pejabat dan masyarakat sipil, ada kecenderungan tidak demokrasi. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut. Inilah yang disebut kajian akademik dengan kematian demokrasi," terang Haidar.

Untuk itu, lanjutnya, perlu ada konsolidasi demokrasi dengan melakukan perlunya proses demokrasi kesadaran institusional kenegaraan, kontrol lembaga pengawal demokrasi yang balance, dan perlu adanya pendidikan politik bagi rakyat.

PP Muhammadiyah juga menyoroti aspek keempat, yaitu pilkada 2024 yang baru saja usai dan para kepala daerah terpilih siap menjalankan tugasnya.

"Mungkin ada sebgaian yang masih euforia. Selamat bagi yang terpilih dan menjalankan amanah, tapi ini tugas tidak ringan bagi kepala daerah. Maka kepala daerah harus menjalankan amanat, jauhi kourpsi, tidak ada balas jasa politik. Kami percaya masih ada pimpinan daerah yang memiliiki amanat seperti pendiri bangsa," jelas Haedar. 

BACA JUGA : Muhammadiyah Akan Perbanyak Produksi Film Sebagai Bagian dari Dakwah Khususnya Generasi Z

BACA JUGA : UMY Kembali Salurkan Zakat Institusi Rp1,2 Miliar Kepada 93 Lembaga Muhammadiyah

Aspek kelima dalam refleksi akhir tahun 2024, PP Muhammadiyah menyoroti persoalan kebijakan publik pro rakyat, dimana harusnya pemerintah menghindari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan reaksi publik dalam bentuk keberatan atau penolakan.

"Kami berharap kebijakan yang kontra dari masyarakat, perlu ditinjau ulang. Tahun baru ini menjadikan refleksi, catatan kami sebaai bagian dari bangsa yang ingin tahun depan lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegera. Kami percaya pemerintahan baru, bisa harapan baru bagi masyarakat," tutup Haedar.

Sumber: