TPPS DIY Wajib Jalin Kolaborasi Untuk Menekan Stunting

diswayjogja.com - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) DIY mulai bergerak dengan maksimal dalam upaya untuk penurunan stunting yang ada di DIY oleh BKKBN DIY. Pada penanganannya, Wakil Gubernur DIY, yakni KGPAA Paku Alam X mengharapkan agar TPPS DIY bisa berkolaborasi bersama dengan berbagai pihak, dan menaruh perhatian yang ekstra kepada local wisdom yang terdapat di DIY.

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Paduka ketika menerima kunjungan dari Kepala BKKBN DIY, yakni Mohamad Iqbal Apriansyah pada Selasa (29/10) lalu bertempat di Gedhong Pareanom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Dikatakan oleh Sri Paduka, bahwa selama ini DIY mengenal dan juga menjalankan konsep 4K, yaitu Kampung, Kantor, Kampus, dan Keraton.

“Konsep ini menunjukkan kalau seluruh pihak tidak dapat berjalan sendiri, selalu bersinergi dan juga berkolaborasi dalam mengatasi semua persoalan yang ada di DIY. Dan konsep ini menjadikan DIY selalu mengedepankan konsep warga sebagai subjek, bukan sebagai objek,” ungkap Sri Paduka.

BACA JUGA : Tuntut Polisi Tangkap Otak Pelaku Pengeroyokan, 10.000 Santri Gelar Istighosah Di Halaman Mapolda DIY

BACA JUGA : 50 Unit Pengelolaan Ikan Di Sleman Dapat Pembinaan Agar Menghasilkan Produk Yang Aman

Menurut Sri Paduka, penanganan stunting tergolong gampang-gaampang susah. Sesuai dengan pengalaman di DIY, belum tentu penderita stunting ada di keluarga yang kurang ataupun tidak mampu. Sebagian dari penyebab kejadian stunting justru disebabkan karena local wisdom yang ada.

“Ada budaya atau kebiasaan, yang terpenting anak tidak rewel makannya, tetapi jika hanya nasi dan juga kuah bakso jelas tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Nah, kejadian-kejadian yang seperti ini dapat menjadi dasar dari perumusan pendekataan-pendekatan yang dapat ditempuh supaya upaya penanganan stunting bisa berhasil untuk dilakukan,” papar Sri Paduka.

Sri Paduka menegaskan, bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan sesaat, sebab juga sangat erat kaitannya dengan perilaku dari masyarakat. Dan pada penanganannya, BKKBN DIY dapat menggandeng para kader KB ataupun kader PKK yang kesehariannya langsung bersinggungan dengan masyarakat.

BACA JUGA : Wakil Gubernur DIY : Pencak Silat Harus Tetap Relevan Di Tengah Dinamika Zaman

BACA JUGA : Pengelola Kamwis Tawarkan Paket Wisata Melalui Kerjasama Dengan Hotel

“Pihak yang ada di lapangan pasti lebih tahu tentang bagaimana pendekatan yang paling cocok, jadi manfaatkanlah mereka itu supaya stunting di DIY bisa makin ditekan. Dan saya merasa DIY bisa dipercaya atau diamanahi oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan program terkait dengan perbaikan gizi,” imbuh Sri Sultan.

Di dalam pertemuan ini hadir juga, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY, yakni Erlina Hidayati Sumardi dan juga Kepala Dinas Kesehatan DIY, yakni Pembajun Setyaningastutie. Kepala BKKBN DIY, yakni Mohamad Iqbal Apriansyah menuturkan, bahwa kedatangannya kali ini sekaligus akan melaporkan rencana BKKBN DIY menyelenggarakan Forum Koordinasi TPPS DIY pada hari Rabu, 30 Oktober 2024.

“Kami harap Sri Paduka dapat hadir dan juga membuka acara kami ini, sekaligus dapat memberikan arahan ke TPPS DIY ataupun kabupaten/kota. Mengenai pelaksanaan program penangulangan stunting, tentunya kami akan cari pendekatan-pendekataan apa saja yang cocok untuk masyarakat, pastinya akan berbeda antara kabupaten atau kota yang satu dengan yang lainnya,” imbuhnya.

BACA JUGA : Memasuki Triwulan Akhir, Pemkot Yogyakarta Kejar Target Program Dan Kegiatan

BACA JUGA : FKY 2024 Perkuat Identitas Yogyakarta Sebagai Pusat Kebudayaan Yang Inklusif

Diungkapkan oleh Iqbal, bahwa angka stunting di DIY berdasarkan dengan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 ada di angka 18%. Tetapi, pihaknya ataupun kabupaten/kota se-DIY yakin bila angka stunting pada tahun 2024 nanti akan menurun dengan signifikan. “Alhamdulillah, tentu ini semua berkat adanya pelaksanaan berbagai macam program penurunan angka stunting yang telah kami lakukan,” imbuhnya.

Sumber: https://jogjaprov.go.id