Pemkab Bantul Tegaskan Tolak WFH, Fokus Efisiensi Anggaran

BANTUL, diswayjogja.id - Di tengah tekanan fiskal yang kian menyempit, Pemerintah Kabupaten Bantul mengambil langkah tegas dengan menolak penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). 

Alih-alih mengubah pola kerja, pemerintah daerah memilih memperketat efisiensi anggaran sebagai strategi utama menjaga stabilitas kinerja dan pelayanan publik.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menegaskan bahwa opsi WFH belum bisa diterapkan karena belum adanya kesiapan sistem dan aturan pendukung yang memadai. 

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak bisa dijalankan secara terburu-buru tanpa fondasi yang jelas.

“Kami belum punya SOP dan metode WFH,” katanya, Senin (30/3/2026). 

Ia menjelaskan, tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, penerapan kerja jarak jauh justru berpotensi menimbulkan masalah baru, mulai dari penurunan produktivitas hingga kendala dalam pengawasan kinerja ASN.

BACA JUGA : Bupati Bantul Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik

BACA JUGA : Lebaran 2026, ASN DIY Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi

“Sehingga sampai hari ini itu (WFH) bukan pilihan kami,” tegasnya.

Dalam situasi fiskal yang terbatas, Pemkab Bantul memilih fokus pada langkah yang dinilai lebih konkret dan berdampak langsung, yakni efisiensi anggaran. 

Strategi ini dilakukan dengan menyaring ketat seluruh program dan kegiatan agar hanya yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat yang tetap dijalankan.

“Efisiensi ya memfokuskan anggaran yang berkurang ini untuk kegiatan yang memunyai sebab akibat yang nyata,” ucapnya. 

Langkah ini menjadi bagian dari penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan. 

Dengan kapasitas fiskal yang menyusut, pemerintah daerah tidak lagi memiliki ruang untuk membiayai kegiatan yang tidak prioritas.

Sumber: