Serap 5.024 Tenaga Kerja, Sleman Jalankan 194 Paket Padat Karya 2026

SLEMAN, diswayjogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman bersiap menggelar program padat karya dalam skala besar pada tahun 2026. 

Ratusan paket kegiatan dirancang untuk menyerap ribuan tenaga kerja sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat lokal.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas, mengatakan bahwa jumlah paket kegiatan yang direncanakan tahun ini terbilang tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja dan memperkuat dampak pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

“Pertama, karena pada tahun ini kami akan melaksanakan kegiatan, maka paket yang direncanakan untuk dilaksanakan jumlahnya cukup banyak. Ada 140 paket yang direncanakan. Mohon doanya semoga semuanya lancar dan dapat terlaksana dengan baik,” katanya, Kamis (5/2/2026).

Selain paket yang direncanakan untuk pelaksanaan langsung, secara keseluruhan terdapat 194 paket kegiatan yang dibiayai dari berbagai sumber pendanaan. 

BACA JUGA : Ribuan Penerima Bansos Sleman Diverifikasi Terkait Dugaan Judi Online

BACA JUGA : BPJS Mati Mendadak, Kantor Dinsos Sleman Diserbu Warga

Pendanaan tersebut berasal dari APBD reguler, POKIR APBD kabupaten, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) POKIR Provinsi.

Dari ketiga sumber tersebut, BKK POKIR Provinsi menjadi penyumbang paket terbanyak. 

Tercatat ada 110 lokasi kegiatan yang dibiayai melalui skema tersebut, menjadikannya sebagai sumber pendanaan dominan dalam pelaksanaan program padat karya di Sleman.

"Sebanyak 194 paket ini memiliki beberapa sumber pendanaan. Dari BKK POKIR Provinsi sendiri terdapat 110 lokasi, yang merupakan jumlah terbanyak dibandingkan sumber lainnya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, tingginya alokasi paket dari Pemerintah Provinsi DIY bukanlah hal baru bagi Sleman. 

Secara historis, Kabupaten Sleman dalam tiga tahun terakhir secara konsisten menerima lebih dari 100 paket kegiatan setiap tahunnya melalui skema BKK Provinsi.

Sumber: