Anggaran Renovasi Rumah Rakyat Rp10,5 Triliun, Menteri PKP Sebut Ini Bukti Pemerintah Royal dan Pro-Rakyat

Anggaran Renovasi Rumah Rakyat Rp10,5 Triliun, Menteri PKP Sebut Ini Bukti Pemerintah Royal dan Pro-Rakyat

Menteri PKP, Maruarar Sirait saat memaparkan program renovasi rumah rakyat di Bantul, DIY, Jumat (7/11/2025). Pemerintah menyiapkan Rp10,5 triliun untuk meningkatkan kualitas rumah rakyat miskin.--Foto: Kristiani Tandi/diswayjogja.id

BACA JUGA : Gurih dan Manis! 8 Ragam Macam Oleh-Oleh Khas Gresik, Tahan Lama Cocok Untuk Buah Tangan Keluarga di Rumah

BACA JUGA : PDAM Tirta Sembada Sleman 33 Tahun, Layanan Air Bersih Meluas hingga 45.963 Rumah

Salah satu langkah terbaru adalah peningkatan anggaran yang signifikan, dari Rp45.000 per unit menjadi Rp400.000 per unit.

“Seperti yang saya sampaikan, Pak Presiden Prabowo menambahkan anggaran merenovasi rumah rakyat dari Rp45.000 menjadi Rp400.000,” sebutnya. 

Ia menekankan bahwa peningkatan ini bukan sekadar soal efisiensi anggaran, tetapi juga wujud kemurahan hati Presiden terhadap rakyat. 

Dengan alokasi yang lebih besar, pemerintah berharap kualitas renovasi rumah dapat meningkat, memberikan hunian yang layak, nyaman, dan aman bagi keluarga berpenghasilan rendah.

“Ini bukan sekadar efisiensi, tapi bentuk kemurahan hati beliau terhadap rakyat,” imbuhnya. 

Menurutnya, program ini menunjukkan prinsip pemerintahan yang royal dan pro-rakyat. 

BACA JUGA : Pagi Tragis di Lumbungrejo, Pelajar Magelang Tewas Setelah Motor Oleng dan Tabrak Tembok Rumah Warga

BACA JUGA : Murah dan Viral! Daftar Rumah Makan Malam di Semarang 2025, Dari Versi Kaki Lima Hingga Resto Mewah

Dengan memberi perhatian khusus pada renovasi rumah milik rakyat, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada angka dan proyek besar, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat kecil.

“Royal artinya mengutamakan rakyat. Kalau beliau mengutamakan rakyat untuk merenovasi rumah sendiri, menurut saya jelas pro-rakyat dan sangat bagus,” lanjutnya. 

Program renovasi rumah rakyat ini tidak hanya berdampak pada kualitas hunian, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi lokal. 

Pekerja lokal dan toko material terlibat langsung, menciptakan efek berganda bagi ekonomi di sekitarnya.

Dengan strategi ini, pemerintah berharap renovasi rumah rakyat bisa menjadi model keberpihakan nyata, di mana setiap rupiah anggaran dimanfaatkan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait