Anggaran Renovasi Rumah Rakyat Rp10,5 Triliun, Menteri PKP Sebut Ini Bukti Pemerintah Royal dan Pro-Rakyat

BANTUL, diswayjogja.id - Pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui alokasi anggaran renovasi rumah rakyat. 

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp10,5 triliun, dengan fokus utama pada renovasi hunian yang tergolong tidak layak.

“Ini menunjukkan keberpihakan dan alokasi anggaran kami,” katanya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat memaparkan rencana program renovasi rumah rakyat, Jumat (7/11/2025).

Dari total anggaran tersebut, Rp8,7 triliun atau sekitar 80 persen dikhususkan untuk merenovasi rumah milik rakyat tidak mampu. 

Menurutnya, besarnya alokasi ini mencerminkan politik anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Dari jumlah ini, Rp8,7 triliun digunakan untuk merenovasi rumah rakyat yang tidak mampu, atau sekitar 80% dari total anggaran. Ini menunjukkan bahwa politik anggaran seharusnya berpihak kepada rakyat,” ucapnya.

BACA JUGA : Digitalisasi Perizinan Sleman, Urus Semua Izin Cukup dari Rumah

BACA JUGA : Pisau Berdarah di Gamping, Misteri Pembunuhan di Rumah Kontrakan Bikin Geger Warga

Renovasi rumah ini dilakukan secara efisien dan tepat sasaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. 

Ia menegaskan, pemerintah terus memantau proses pelaksanaan agar hasil renovasi sesuai dengan standar kualitas dan kebutuhan warga.

“Alokasi 80% ini tertuju pada merenovasi rumah rakyat yang tergolong tidak mampu, yang memang perlu dibantu,” tuturnya.

Selain meningkatkan kualitas hunian, program ini juga diharapkan berdampak positif pada ekonomi lokal. 

Setiap proyek renovasi melibatkan pekerja dan usaha lokal, sehingga manfaat anggaran tidak hanya dirasakan oleh penerima rumah, tetapi juga komunitas di sekitarnya.

“Renovasi ini dilakukan dengan efisiensi anggaran,” tambahnya, menekankan pentingnya pengawasan dan perencanaan matang dalam setiap proyek.

Sumber: