Kurikulum Gizi Bakal Jadi Wajib di Sekolah, Sleman Minta Libatkan Ahli Kesehatan

BACA JUGA : Bupati Sleman Ingatkan Jabatan SPPG Harus Ahli Gizi, Bukan Sekadar Bisa Memasak

BACA JUGA : 178 Siswa di Sleman Diduga Keracunan Makanan Bergizi, Kapolresta Tunggu Hasil Uji Lab

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman siswa mengenai makanan layak konsumsi, terutama dalam konteks program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan marak menuai kasus keracunan.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

“Beberapa kurikulum kesehatan dibikin bersama-sama dengan Mendikdasmen dulu yang kita masukkan ke Kurikulum Merdeka Belajar, sehingga mendidik anak-anak kita mengenai gizi dan keamanan makanan,” ucapnya. 

Menurutnya, perangkat ajar mengenai kesehatan sebenarnya telah disusun sejak era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. 

Namun, ia menilai materi tersebut perlu dipertegas dan diposisikan sebagai mata pelajaran wajib, bukan pilihan.

“Saya sudah berbicara dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Saya mengusulkan supaya pelajaran keamanan pangan dan gizi ini tidak hanya dimasukkan dalam kurikulum sebagai mata pelajaran pilihan, tetapi menjadi mata pelajaran wajib,” imbuhnya.

BACA JUGA : 178 Siswa di Sleman Diduga Keracunan Makanan Bergizi, Kapolresta Tunggu Hasil Uji Lab

BACA JUGA : Rentetan Keracunan Massal di DIY, JCW Desak Presiden Prabowo Hentikan Program Makan Bergizi Gratis

Ia menekankan, jika siswa memahami kualitas makanan yang baik, fungsi kontrol terhadap pelaksanaan MBG akan semakin optimal. 

Anak-anak juga diharapkan bisa langsung mengenali makanan yang tidak layak konsumsi sebelum dikonsumsi.

“Anak-anak enggak usah diajarin gurunya. ‘Pak ini sudah enggak sehat nih, jadi saya enggak makan’ dan melaporkannya. Jadi mereka bisa menjadi pengawas langsung atas makanan yang mereka terima,” sebutnya.

Ia menambahkan, materi mengenai gizi dan keamanan makanan sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 

Ia memastikan materi itu akan segera diluncurkan dan diintegrasikan dalam pembelajaran.

Sumber: