Dukung Moratorium Hotel di Kawasan Sumbu Filosofis Yogyakarta, PHRI DIY Minta Tertibkan Penginapan Ilegal
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung moratorium pembangunan hotel baru di kawasan sumbu filosofi yang diinisasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. --Foto: Anam AK/diswayjogja.id
YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung moratorium pembangunan hotel baru di kawasan sumbu filosofi yang diinisasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengatakan pihaknya mengusulkan kebijakan tersebut terlebih dahulu di Kabupaten Sleman sejak tahun lalu.
"Sebetulnya moratorium di Kota Yogyakarta dan Sleman sudah kami sampaikan kepada Gubernur tahun lalu," ujarnya, Sabtu (24/5/2025).
Menurutnya, moratorium penting dilakukan untuk mendorong pemerataan kunjungan wisata ke kawasan yang lain seperti Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Sehingga okupansi hotel tak hanya di kawasan Kota Yogyakarta dan Sleman.
BACA JUGA : Wali Kota Yogyakarta Hasto Imbau Hotel dan Rumah Makan Kelola Sampah secara Mandiri
BACA JUGA : Meski Tarif Naik, Okupansi Hotel di Bantul Tembus 95 Persen Pada Libur Panjang Isra Miraj dan Imlek 2025
Selain mendukung moratorium pembangunan hotel di kawasan sumbu filosofis Yogyakarta, PHRI DIY juga meminta Pemkot Yogyakarta untuk menertibkan penginapan ilegal yang semakin menjarum di kawasan tersebut.
"Kami mohon ada penertiban dan pendataan homestay, indekos yang dijual harian. Itu perlu izin dan juga harus membayar pajak," katanya.
Dedy menyebutkan penginapan ilegal tersebut sidebut mengganggu usaha perhotelan yang sehat dan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tidak tercatat secara resmi.
"Pasti nantinya di Kota Yogyakarta akan lebih menjamur homestay, indekos harian dan semacamnya," tandasnya.
BACA JUGA : Kena Imbas Pembatalan Reservasi MICE, PHRI DIY Minta Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga
BACA JUGA : Dongkrak Kunjungan Wisman di Yogyakarta, Ketua PHRI Beri Usulan Terkait Penerbangan Internasional
Sebelumnya, Pemkot Yogyakarta memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin pembangunan hotel baru di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyebut kebijakan moratorium tersebut telah tercantum pada rancangan Peraturan Wali Kota (Perwal).
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: