Menurutnya, sistem petro dollar membuat negara-negara tersebut sulit menentukan kebijakan luar negeri secara independen.
“Mereka menjual minyak dengan dolar dan uangnya disimpan di Amerika. Kemudian untuk membeli senjata juga dari sana. Artinya mereka sudah sangat terikat,” terangnya.
Indonesia Dinilai Sulit Menjadi Penengah
Dalam kesempatan itu, Siti Muti’ah juga menilai Indonesia akan sulit berperan sebagai mediator dalam konflik tersebut.
Menurutnya, salah satu syarat utama negara penengah adalah bersikap netral dan diterima oleh kedua pihak yang berkonflik.
“Penengah itu harus netral dan diterima kedua pihak. Saya kira Iran tidak akan menerima Indonesia karena dianggap orientasi politiknya sudah lebih condong ke Amerika dan Israel,” tuturnya.
BACA JUGA : 525 Guru Besar UGM Siap Rumuskan Naskah Akademik dan Kajian Strategis untuk Pemerintah
BACA JUGA : Pakar HI UMY Nilai Diplomasi Prabowo Terjebak FOMO dan Narasi Antek Asing
Ia juga menambahkan kondisi dalam negeri Indonesia yang masih memiliki berbagai persoalan membuat posisi sebagai mediator semakin tidak mudah.
“Negara yang menjadi penengah biasanya tidak memiliki masalah domestik yang akut. Sementara kita masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan politik,” tegasnya.
Dampak bagi Indonesia
Konflik di Timur Tengah juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia, terutama terkait pekerja migran yang bekerja di kawasan tersebut.
Menurut Siti Muti’ah, jumlah pekerja migran Indonesia di wilayah Timur Tengah mencapai jutaan orang dan menjadi sumber remitansi penting bagi perekonomian nasional.
“Pekerja kita di Timur Tengah sekitar lima juta orang dan sekitar tiga juta di wilayah Teluk. Jika terjadi konflik berkepanjangan, pendapatan mereka bisa terganggu,” ucapnya.
BACA JUGA : BEM KM UGM Kritik Pidato Presiden Prabowo di PBB, Sebut Bicara Perdamaian Tapi Rakyat Ditindas
BACA JUGA : Iklan Prabowo di Bioskop Tuai Pro-Kontra, Akademisi UGM: Publik Anggap Pola Orde Baru