“Marilah kita jaga itu bersama, sehingga Yogyakarta untuk Indonesia dapat terwujud dengan baik dan benar,” ujarnya.
Ia menyebut, hingga saat ini istilah reformasi kelurahan baru ditemukan di Yogyakarta dan belum diterapkan di daerah lain.
“Pemerintah pusat, apa pun kebijakan terkait kelurahan atau desa, ujung tombaknya selalu belajar dari Yogyakarta. Reformasi kelurahan itu baru ada di DIY, dari sekitar 8.000 desa di Indonesia,” jelasnya.
Menurutnya, kekhasan tersebut membuat visi Gubernur DIY periode 2022–2027 terus disosialisasikan secara luas, karena dinilai memiliki pendekatan yang berbeda dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, reformasi kelurahan di DIY tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diterjemahkan ke dalam berbagai program lintas sektor.
Dalam perencanaannya, terdapat puluhan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
BACA JUGA : Sleman Percepat SPPT PBB-P2 2025, 17 Kalurahan dan 10 Wajib Pajak Jadi Sorotan
BACA JUGA : Dana Kalurahan Dicairkan Tapi Tak Disalurkan, JCW Desak APH Selidiki Kasus Wonokromo Bantul
“Ada 16 kegiatan di sektor perhubungan, 40 kegiatan lintas sektor, dan lima kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat yang saat ini terus dijalankan,” imbuhnya.
Selain itu, DIY juga disebut menjadi daerah pelopor dalam penguatan ketahanan pangan berbasis kelurahan.
Program Lumbung Mataraman menjadi contoh bagaimana keterbatasan lahan tidak menghalangi upaya pemberdayaan masyarakat.
“Kalau di daerah lain bicara ketahanan pangan dengan tanah luas, di Yogyakarta cukup tiga hektare, tetapi mampu memberdayakan masyarakat. Kita sudah punya Lumbung Mataraman,” sebutnya.
Ia menegaskan bahwa Yogyakarta tidak perlu memulai dari awal dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
“Terkait MBG dan Koperasi Merah Putih, Yogyakarta tidak mulai dari nol karena dasarnya sudah ada, yakni Lumbung Mataraman dan ketahanan pangan,” tambahnya.
BACA JUGA : Sleman Percepat SPPT PBB-P2 2025, 17 Kalurahan dan 10 Wajib Pajak Jadi Sorotan
BACA JUGA : Dana Kalurahan Dicairkan Tapi Tak Disalurkan, JCW Desak APH Selidiki Kasus Wonokromo Bantul