Proyek PSEL Kartamantul Ditentukan Pusat, Bupati Bantul: Kami Menunggu Danantara

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyatakan pihaknya masih menunggu kelanjutan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang direncanakan untuk wilayah DIY.

Menurutnya, pemerintah daerah telah menandatangani komitmen bersama gubernur dan kepala daerah lain, sementara pelaksanaan proyek berada di ranah pemerintah pusat.

“Ya, kita dalam posisi menunggu itu semua. Komitmen penandatanganan sudah dilakukan semuanya bersama gubernur. Posisi kita ini menunggu dan mempersiapkan apa yang menjadi porsi kita. Porsi kita ini kan hanya menyediakan sampah,” ujar Halim di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (20/2/2026). 

Dia menjelaskan, sejumlah rapat telah dilakukan baik di Jakarta maupun di Yogyakarta, dan seluruh kepala daerah di kawasan Kartamantul, baik Yogyakarta, Sleman, dan Bantul, telah menandatangani komitmen tersebut. Bahkan Bupati Gunungkidul dan Kulon Progo juga ikut meneken kesepakatan.

BACA JUGA : DLHK DIY Ungkap Progres PSEL di Piyungan, Pengumuman Pemenang Proyek 24 Februari 2026

BACA JUGA : PSEL Yogyakarta Ditargetkan Peletakan Batu Pertama Maret 2026, Mulai Uji Coba Januari 2028

“Posisi kami ya menunggu Danantara bagaimana kelanjutannya apakah dilanjutkan, kita enggak ngerti,” katanya.

Halim menegaskan, proses pengadaan dan penentuan pemenang proyek sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Terkait kabar pengumuman pemenang proyek pada 24 Maret, pihaknya mengaku belum mendapat informasi resmi.

“Saya nggak tahu karena itu pengadaan barang jasanya ada di Danantara langsung, kita enggak tahu,” tegasnya.

Menurut Halim, proyek PSEL mensyaratkan pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari agar produksi listriknya mencapai skala keekonomian industri.

BACA JUGA : DIY Siap Implementasikan Proyek PSEL 2026, Target Groundbreaking Maret Tahun Depan

BACA JUGA : Pemda DIY Siapkan Proyek PSEL di Piyungan, Target Beroperasi Tahun 2027

“Seribu ton yang dipersyaratkan karena untuk memproduksi listrik agar mencapai keekonomian industri listriknya itu harus ada seribu ton. Kalau kurang dari seribu ton itu tidak ekonomis, artinya instalasi itu bisa rugi,” jelasnya.

Jumlah tersebut disebut lebih besar dibanding kapasitas pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebelumnya yang berkisar 600 ton per hari. Namun, kebutuhan 1.000 ton akan dipenuhi dari berbagai kabupaten di DIY.

Sumber: