Ribuan Massa Aliansi Jogja Memanggil, Serukan Demokrasi Kerakyatan

 Ribuan Massa Aliansi Jogja Memanggil, Serukan Demokrasi Kerakyatan

Ribuan massa Aliansi Jogja Memanggil melakukan aksi damai di kawasan Malioboro Yogyakarata, Kamis (20/2/2025). Mereka menyerukan 10 poin persoalan dan tak bakal memaafkan presiden Prabowo.--Foto: Anam AK/diswayjogja.id

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Ribuan massa Aliansi Jogja Memanggil melakukan aksi demo, di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Kamis (20/2/2025).

Massa berasal dari mahasiswa berbagai kampus Yogyakarta dan sejumlah forum lembaga Yogyakarta. Aksi ini juga bagian dari Aksi 'Indonesia Gelap' yang digaungkan secara nasional.

Dalam tuntutannya, Aliansi Jogja Memanggil tak bakal memaafkan pemerintahan Prabowo-Gibran yang tak bisa ditolerir. Mereka menilai pemerintahan saat ini dianggap tak berpihak kepada rakyat, terlebih pada masa 100 hari pemerintahan.

Terdapat 10 poin persoalan sebagai alasan mengapa rakyat tak bisa lagi memaafkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik 12 persen. Kedua, persoalan kelangkaan gas 3 kilogram dan solar. Ketiga, konflik agraria. Keempat, permasalahan Undang-undang Cipta Kerja yang tak berpihak pada pekerja. Kelima, Dwifungsi dan militerisasi.

Selanjutnya, keenam, politik-demokrasi dianggap gagal. Ketujuh, persoalan MBG. Kedelapan, pemangkasan anggaran pendidikan rakyat. Kesembilan, pemerintah dianggap tak peduli atas kesehatan rakyat. Serta kesepuluh, persoalan HAM. 

BACA JUGA :  Massa Gabungan Aliansi Jogja Memanggil dan Rakyat Peduli Tolak PPN 12 Persen di Kantor Pajak DIY

BACA JUGA : Daya Beli Masyarakat Turun, Aliansi Jogja Memanggil Gelar Demo Tuntut Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen

Koordinator Lapangan sekaligus Mahasiswa UIN Yogyakarta, Derian, mengungkapkan aksi Jogja Memanggil merupakan aksi damai ang salah satu tuntutannya adalah penolakan inpres terhadap pemangkasan anggaran pendidikan.

"Yang mana sejati kita tidak mengetahui bahwasannya anggaran ini dipangkas ini mau dikemanakan. Itu tidak pernah dijelaskan oleh Presiden kita," ujarnya.

Berdasarkan tuntutan internal mereka di kampus, terdapat sejumlah tuntutan yang diantaranya tak memaafkan pemerintahan Prabowo-Gibran sesuai 10 poin persoalan tersebut.

"Artinya, sebenarnya kami melakukan pembacaan itu berdasarkan satu poin tuntutan utama yaitu pendidikan kami atau kesehatan bagi masyarakat luas itu dipangkas hanya karena MBG. MBG yang masih belum merata sampai hari ini," jelasnya. 

BACA JUGA : Ratusan Massa Demo di Jalan Malioboro, Menyerukan Penolakan PPN 12 Persen

BACA JUGA : Massa ARPI Demo Kejari Sleman, Desak Ungkap Dalang Korupsi Dana Hibah Pariwisata

Menurutnya, aksi yang digaungkan secara nasional ini yakni Indonesia Hitam dan Indonesia Gelap, mereka menilai para pemimpin tak memiliki hati nurani kepada warganya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: