Implementasi Digitalisasi Sektor Publik, Pemda DIY Bentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah

BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta - TNI AU Tanamkan Cinta Tanah Air di Kalangan Pelajar

Pondorong Utama Pertumbuhan Ekonomi

Adapun Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan, bahwa ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia. 

Pada tahun 2023, Indonesia mencatatkan nilai transaksi e-commerce tertinggi di Asia Tenggara dengan capaian 867 triliun rupiah. 

Sementara DIY menunjukan potensi besar digitalisasi dengan inisiatif seperti Yogyakarta Smart Province dan dukungan ekosistem digital kreatif melalui ADITIF (Asosiasi Digital Kreatif).

“Tema yang kami angkat pada Rakordal kali ini adalah membangun digitalisasi ekonomi DIY untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Kesiapan untuk Adopsi Digitalisasi

Ni Made menjelaskan bahwa, masyarakat DIY menunjukan kesiapan untuk mengadopsi digitalisasi dengan kepemilikan smartphone yang melebihi jumlah penduduk.

Berkaitan dengan program dan inisiatif digitalisasi, Ni Made menjelaskan bahwa, sejak 2019 DIY telah menunjukan aplikasi SiBakul sebagai sistem informasi untuk mendukung koperasi dan pelaku usaha. 

Hingga kini, sekitar 344 ribu pelaku usaha telah bergabung dalam program tersebut.

Selain itu, ada pula kegiatan UMKM ProDigital oleh Kadin untuk mendigitalisasi UMKM di Yogyakarta, termasuk memberikan pelatihan digital marketing dan domain website gratis kepada pelaku usaha di Yogyakarta. 

Program Semar untuk digitalisasi pasar tradisional dan menegakan platform showcase pada produk UMKM oleh Bank Indonesia. 

Pengembangan ekonomi Syariah berbasis digital di DIY melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah.

BACA JUGA : Adanya Rasionalisasi untuk Program MBG, Program Padat Karya di Sleman Hanya Digelar di Tujuh Lokasi

BACA JUGA : Tim GASPOL Dinas Kesehatan Boyong Juara 2 Lomba Yel-yel HUT Kabupaten Brebes ke 347

Tujuan Ekonomi Syariah Berbasis Digital

Ni Made menjelaskan tujuan ekonomi Syariah berbasis digital adalah untuk memperluas akses layanan keuangan Syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam kesempatan tersebut Ni Made juga juga menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi dari hasil dari Koordinasi Pengendalian.

Sumber: jogjaprov.go.id