DIY Upayakan Prevalensi Stunting 14 Persen Pada Akhir Tahun 2024

diswayjogja.com - Meski ada di urutan 5 besar terbaik di penanganan stunting di Indonesia, tetapi DIY masih terus berupaya untuk mewujudkan target nasional angka stunting, yakni 14%. Target tersebut diharapkan bisa terwujud di akhir 2024 nanti.

Hal itu menurut Wagub DIY, yakni KGPAA Paku Alam X merupakan sebuah tantangan besar yang butuh respon yang cepat dan tepat. Dengan melalui dasar hukum yang kuat seperti pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (FKPPS) DIY, sudah menyusun berbagai macam strategi dan juga melakukan langkah kolaboratif lintas sektor pada upaya untuk mencapai target itu.

"Tugas pencegahan stunting  jadi pemikiran bagi kita bersama. Generasi kita harus bisa lebih baik dari kita dan tentunya, Pemda DIY tidak dapat sendirian. Dengan adanya penguatan kolaborasi pentahelix guna percepatan penurunan stunting, marilah berkolaborasi demi tujuan bersama," kata Sri Paduka di Forum Koordinasi PPS DIY, pada hari Rabu (30/10) bertempat di Hotel Rohan, Bantul.

Dengan melalui kerjasama bersama dengan BKKBN DIY, Sri Paduka berharap bisa menemukan formula dan juga kerangka logis, tentang bagaimana stunting yang ada di DIY bisa ditangani secara bersama.

BACA JUGA : Gubernur DIY Serahkan Penghargaan Siddhakarya 2024

BACA JUGA : Generasi Muda Aset Berharga Untuk Bangun Masa Depan

Beberapa langkah strategis, prioritas utamanya yaitu penguatan kelembagaan erta koordinasi lintas sektor. Koordinasi lintas sektor ini sangat penting, selain untuk dukungan yaitu pemanfaatan data serta teknologi informasi.

Langkah yang lainnya menurut Sri Paduka yaitu perubahan perilaku serta pendampingan keluarga. 2 hal itu tidak mudah, sebab seperti banyak beberapa kejadian atau peristiwa yang penting yang lebih banyak dipengaruhi kearifan lokal. Misal dalam pemberian asupan makanan kepada anak yang belum sesuai dalam angka pemenuhan gizi.

"Jangan membiasakan anak-anak makan sesuatu yang mereka mau, tapi merugikan tubuh kecilnya. Tinggalkan prinsip yang penting tidak rewel, tidak nangis, padahal secara hitung-hitungan kemungkinan protein dan lainnya di bawah standar,” kata Sri Paduka.

Menurunkan angka stunting memang bukan menjadi pekerjaan yang mudah dan ringan. Harus ada upaya untuk merubah mindset. Juga untuk merubah local wisdom yang sedikit terdeviasi mengenai asupan gizi anak. Pekerjaan ini perlu ditangani lintas sektor. Mulai dari strategi perencanaan, koordinasi serta pemanfaatan data dan juga teknologi informasi.

“Perubahan perilaku sekaligus pendampingan keluarga juga jadi hal yang penting untuk dilakukan. Tak perlu strategi muluk-muluk, yang terpenting bisa dipahami dan juga dimengerti oleh masyarakat sehingga kesadarannya bisa tumbuh,” tutur Sri Paduka.

BACA JUGA : PSS Sleman Kalah Dari Persita Tangerang Dalam BRI Liga 1 2024/25, Begini Ungkapan Coach Mazola

BACA JUGA : Jogja Siap Menjadi Pusat Fashion Dunia, Ini Buktinya

Sri Paduka berkomitmen terus mengadakan monitoring serta informasi berkelanjutan untuk memastikan kalau setiap intervensi dan juga program berjalan sesuai rencana. Juga bisa mencapai indikator yang sudah ditetapkan. Wajib juga adanya benchmarking dan milestone, serta evaluasi pada setiap langkah.  

Kepala BKKBN DIY, yakni Mohamad Iqbal Apriansyah di dalam laporannya mengatakan, bawha Penguatan Kolaborasi Pentahelix guna Percepatan Penurunan Stunting merupakan tema yang diambil di pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) DIY. Kegiatan hari ini bertujuan untuk mewujudkan kehadiran pemerintah guna peningkatan kualitas keluarga yang terdapat di DIY.

Iqbal harap akan muncul upaya kolaborasi yang melibatkan semua lintas sektor pentahelix yang mempunyai perannya masing-masing, guna tujuan bersama. Tujuan bersama itu yaitu percepatan penurunan stunting.  Hal itu perlu dilakukan dengan terintegrasi, kolaboratif dan komprehensif. Peserta di kegiatan tersebut merupakan anggota TPPS DIY di kabupaten ataupun kota.

“Seluruh kabupaten dan juga kota yang ada di DIY telah melakukan audit terkait kasus stunting, baik siklus 1 ataupun siklus kedua. Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo telah selesai untuk siklus 1 hingga tahap evaluasi,” kata Iqbal.

BACA JUGA : 50 Unit Pengelolaan Ikan Di Sleman Dapat Pembinaan Agar Menghasilkan Produk Yang Aman

BACA JUGA : Tuntut Polisi Tangkap Otak Pelaku Pengeroyokan, 10.000 Santri Gelar Istighosah Di Halaman Mapolda DIY

Langkah berikutnya yaitu pemanfaatan aplikasi pendampingan, lewat aplikasi elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) untuk calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan Ibu yang mempunyai bayi 2 tahun. Lalu, terdapat juga mini loket karya kecamatan, yakni forum pertemuan dalam tingkat kabupaten. DIY melakukan nilai lokakarya guna memantau keadaan di wilayahnya masing-masing.

“Kita juga punya program yang digalakkan oleh DIY, yakni bapak asuh dan juga bunda asuh anak stunting. Di DIY sudah terdapat 21 mitra pemberi manfaat, kepada sasaran penerima dengan jumlah 1433 keluarga yang beresiko stunting,” jelas Iqbal.

Di acara ini Wakil Gubernur DIY selaku Ketua TPPS DIY memberi apresiasi ke kabupaten/ kota di DIY dalam pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi di DIY tahun 2023. Hal tersebut sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 195/2024 yang berisi tentang penetapan hasil penilaian kinerja kabupaten/kota pada pelaksanaan 8 aksi konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi di DIY tahun 2023.

Penetapan hasil dari penilaian kinerja kabupaten kota ini sesuai dengan nilai indikator kinerja web monitoring Bangga Kemendagri dan nilai indikator lokal kinerja. Penghargaan diberikan ke pemerintah kabupaten Sleman dengan kategori sangat baik dan skor 194,9; Pemerintah Kota Yogyakarta dengan skor 193,6 dengan predikat sangat sangat baik; Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan kategori sangat baik dengan skor sebesar 188,2; Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan skor 189,2 dengan kategori sangat baik; kabupaten Bantul dengan kategori sangat baik dengan skor total sebesar 186,1.

Sumber: https://jogjaprov.go.id