Pemkot Yogyakarta Ingatkan MPP Dan Lurah Untuk Tingkatkan Kewaspadaan Dini Terkait Gangguan Kamtibmas

diswayjogja.com - Pemkot Yogyakarta mengingatkan kepada Mantri Pamong Praja dan juga lurah agar meningkatkan kewaspadan dini mengenai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Terutama saat menjelang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) dan potensi persoalan yang lainnya yang dapat memicu gangguan kamtibmas. Kewaspadaan dini itu penting supaya potensi gangguan kamtibmas bisa dicegah.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Yogyakarta yakni Subarjilan meminta kepada MPP dan lurah di Kota Yogyakarta agar meningkatkan kewaspadaan dini pada situasi wilayah yang mengarah kepada gangguan kamtibmas. Baik itu terkait dengan Pilkada ataupun beberapa hal yang akhir-akhir ini dapat memicu gangguan kamtibmas diantaranya yang terkait dengan outlet minuman keras dan yang lainnya.

“Kewaspadaan dini terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah. Baik itu yang menyangkut pilkada ataupun tidak. Sebab, apapun itu namanya, jika terjadi gangguan kamtibmas maka akan mengganggu semuanya. Pilkada akan terganggu dan kemungkinan juga berbagai kegiatan masyarakat dapat terganggu,” kata Subarjilan ditemui setelah selesai rapat koordinasi MPP dan lurah Kota Yogyakarta, hari Senin (28/10/2024).

BACA JUGA : Generasi Muda Aset Berharga Untuk Bangun Masa Depan

BACA JUGA : Menyusuri Filosofi Kota Yogyakarta Dalam Karya Seni Kontemporer Melalui Pameran Lukis 'Titik Nol'

Beliau mengatakan bahwa kewaspadaan dini bisa dilakukan caranya dengan mengoptimalkan sumber daya internal dan juga eksternal. Dari internal antara lain sumber daya kemantren, Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren (Forkopimtren) dan kelurahan. Sementara sumber daya eksternal antara lain dari tokoh-tokoh masyarakat harus dioptimalkan.

Mengingat sifatnya yaitu kewaspadaan dini mengetahui suatu gangguan kamtibmas yang akan terjadi jika hal tersebut tidak dicegah. Kewaspadaan dini pada gangguan kamtibmas penting supaya bisa dicegah sehingga tidak akan terjadi.

“Ketika kita tahu sebuah informasi terhadap suatu hal, mungkin bisa terjadi serta mengganggu keamanan dan ketertiban, tentu bisa kita antisipasi sejak dini. Caranya dengan berkoordinasi, dengan cara pendekatan dan mengambil langkah-langkah yang bisa mencegah kecurigaan bahwa suatu gangguan ketertiban itu akan terjadi. Jadi mampu untuk diminimalisir dari sejak dini, sehingga pemicu dan gangguan tidak akan terjadi,” jelasnya.

Meskipun begitu, Subarjilan menegaskan hingga kini keadaan kamtibmas di Kota Yogyakarta masih kondusif. Tetapi, menurut beliau, harus melihat pengalaman-pengalaman yang lalu terkait dengan gangguan kamtibmas di masa pemilu ataupun pilkada. Misal, adanya pengrusakan alat peraga kampanye (APK) dan potensi terjadinya keributan ketika kampanye terbuka.

BACA JUGA : 50 Unit Pengelolaan Ikan Di Sleman Dapat Pembinaan Agar Menghasilkan Produk Yang Aman

BACA JUGA : Pengelola Kamwis Tawarkan Paket Wisata Melalui Kerjasama Dengan Hotel

“Hal-hal tersebut yang harus diantisipasi. Tetapi sekali lagi hingga saat ini kondisi landai. Hanya kita perlu untuk waspada. Lebih baik kita memang harus waspada supaya dapat dicegah sejak dini,” tegas Subarjilan.

Di rapat tersebut, MPP dan lurah di Kota Yogyakarta juga diminta untuk memperkuat koordinasi bersama dengan Forkopimtren seperti kapolsek, danramil, Kantor Urusan Agama(KUA), puskesmas. Termasuk juga lembaga penyelenggara pemilu baik itu Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu dalam tingkat kecamatan dan semua jajarannya.

Diharapkan dengan adanya koordinasi yang kuat, mampu untuk mencegah terjadinya berbagai persoalan pemilu sejak dini dan diambil langkah-langkah mengatasinya. Selain itu  MPP dan lurah di Kota Yogyakarta juga harus ikut menjaga netralitas ASN dalam masa pilkada.

Salah satu peserta rapat dari MPP Kemantren Kraton, yakni Sumargandi mengatakan bahwa selama ini di Kemantren Kraton dan Forkopimtren Kraton secara rutin melakukan kegiatan untuk koordinasi mengantisipasi berbagai macam hal yang tidak diinginkan. Dengan melibatkan Forkopimtren plus yaitu dari Panwaslu di kecamatan, PPK, puskesmas, dan KUA. Menurutnya, keadaan kamtibmas di wilayah Kemantren Kraton hingga saat ini masih aman. Kemantren Kraton mengampu 3 kelurahan dan lingkupnya ada di dalam benteng kraton sehingga gampang untuk mengantisipasi dan juga mengkondisikan.

BACA JUGA : Wakil Gubernur DIY : Pencak Silat Harus Tetap Relevan Di Tengah Dinamika Zaman

BACA JUGA : FKY 2024 Perkuat Identitas Yogyakarta Sebagai Pusat Kebudayaan Yang Inklusif

“Kita sudah sering melaksanakan koordinasi baik dengan cara formal ataupun informal. Alhamdulillah aman sebab kita telah mengkondisikan dengan koordinasi jika ada sesuatu. Koordinasi lebih awal dan juga langsung mengkondisikannya di wilayah,” tandas Sumargandi.

Sumber: https://warta.jogjakota.go.id