Transparansi Yogyakarta Dukung Investasi Kondusif Dan Bebas Korupsi

Adanya korupsi pada sektoe perizinan sudah pasti merupakan ancaman serius untuk Pemerintahan Daerah Yogyakarta. Dan hal itu akan berdampak negatif untuk kesejahteraan yang adil dan merata. 

Menjadi prioritas bersama dalam pembabatan kasus korupsi yang ada. Perlu penegakan keadilan dengan adanya pencegahan korupsi di lingkungan peizinan.

Sri Sultan Hamengku Buwono X melanjutkan "Korupsi merupakan musuh yang perlu diperangi dengan skema preventif jangka panjang dan di jadikan prinsip keadilan serta bentuk implementasi di lingkup birokrasi".

Komitmen pembebasan korupsi menjadi langkah dan kebijakan akan adanya sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Bersihnya suatu daerah menjadi tolak ukur dalam sinergi dan kolaborasi berkembangnya Negara.

Demi kepentingan bersama, perlu adanya pembabatan akar dari korupsi. Mulai dari pihak berwenang, aparat negara, sampai masyarakat yang turut andil.

Pembahasan Investasi Kondusif Dan Bebas Korupsi-DOK @humasjogja-

BACA JUGA : Penilaian Desa Anti korupsi Indonesia Bersih, Kalurahan Gari Maju Mewakili Gunungkidul

BACA JUGA : Majukan Ekonomi Syariah Yogyakarta Lewat acara SiBakul Halal Festival

Perwujudan Indonesia bersih

Demi majunya Negara, perlu adanya kesadaran masyarakat dalam implementasi keadilan. Mulai dari transparasi, akuntabel, dampak positif bisa dirasakan dari bebasnya koruptor.

Dalam rapat yang ada, Eli Kusumastuti selaku Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK turut bersuara adanya kewajiban menjaga wilayah yang sehat dan bebas korupsi.

Tindak pidana korupsi perlu di gebrak dengan adil lewat penuntutan yang ada. Di mana para oknum berdasi bisa merasakan jera dari hukuman yang diberikan.

Seperti yang diketahui, tindakan korupsi berawal dari celah di sektor perizinan. Dari sana semua orang wajib mendukung bebasnya tikus tikus yang tidak hanya dari pemerintahan saja. 

Termasuk masyarakat yang melakukan penyalahgunaan perlu dilakukan penegasan. Lewat kolaborasi dan koordinasi yang ada diharapkan para koruptor bisa benar benar hilang dari Indonesia.

Pemberantasan dan pencegahan korupsi di bisang perizinan selayaknya persetujuan bangunan gedung. Termasuk dengan PBB atau perizinan mineral bukan logam dan batuan.

Sumber: jogjaprov.go.id