Dinas Sosial Kabupaten Tegal Kebut Bimbingan Teknis DTKS

SLAWI, DISWAYJOGJA - Koordinasi dan sosialisasi tata cara proses usulan data dan verifikasi validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kantor pusat sudah selesai. Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Tegal secara maraton melakukan bimtek di semua desa yang ada di Kabupaten Tegal.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Iwan Kurniawan, melalui Kabid Linjamsos dan Kebencanaan Mohammad Agus Fauzan menyatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menyebarluaskan informasi. Selain itu, membangun sinergitas dan efektivitas guna meningkatkan kualitas DTKS.

BACA JUGA:Dinas Sosial Kabupaten Tegal Percepat Penyiapan DTKS

”Sesuai jadwal, usai melakukan bimtek di seluruh desa di Kecamatan Kramat dengan melibatkan Kecamatan Warureja, Suradadi, Tarub dan Talang,” ujarnya.

Untuk wilayah selatan, sosialisasi dilakukan untuk desa yang ada di Kecamatan Jatinegara, Bojong dan Bumijawa. Kemudian, pihaknya melakukan sosialiasi di Kecamatan Balapulang, Pagerbarang dan Margasari.

Sementara penggunaan aula Dinas Sosial digunakan untuk sosialisasi Kecamatan Slawi, Adiwerna, Lebaksiu, Pangkah, Kedungbanteng,  Dukuhturi, dan Dukuhwaru.

”Hal ini berkaitan dengan adanya pembaruan mekanisme pengusulan DTKS dengan lebih memberikan peran kepada desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Dia berharap, adanya peningkatan tata kelola pemutahiran data, melalui perubahan kebijakan terkait dengan tata cara proses usulan data dan verval DTKS. Selebihnya, melalui kegiatan diharapkan mampu  meningkatkan akuntabilitas, kualitas dan tanggung jawab.

Dalam DTKS, dilakukan penyesuaian terhadap tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi. Ke depan, dia mendorong setiap desa dan kelurahan melakukan pemutahiran data secara dinamis. 

BACA JUGA:Layak Masuk DTKS, Masyarakat Tidak Mampu dapat Mendaftar Mandiri

”Serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIKS NG dalam pengelolaan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,” tegasnya.

Mengingat pentingnya pelaksanaan verval sebagai upaya mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dukungan semua stakeholder terkait. Hal itu agar secepatnya menyesuaikan perubahan mekanisme serta bersinergi dalam pengelolaan DTKS. Nantinya, akan tercapai pengelolaan data yang baik, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*) 

Sumber: