Safari Syawalan di Bantul, Sri Sultan ; Reformasi Kalurahan Libatkan Masyarakat sebagai Subjek Pembangunan

BANTUL, DISWAYJOGJA – Pemda DIY kembali melakukan Safari Syawalan. Kali ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, didampingi Wagub DIY KGPAA Paku Alam X dan Sekda DIY Beny Suharsono, dilakukan di Pendapa Mandala Parasamya, Bantul, Jumat, 3 Mei.

Dalam kesempatan itu, Sri Sultan mengatakan bahwa reformasi kalurahan di Bantul menjadi unsur kuat yang mampu mendongkrak pembangunan DIY dari level terbawah. Dimana masyarakat tidak sekadar menjadi objek, tapi sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, pemaksimalan semua potensi dari level terbawah akan terwujud.

BACA JUGA:Sri Sultan Safari Syawalan di Kulon Progo, Sampaikan 3 Pesan Penting

Dia menyebut, reformasi kalurahan bisa menjadi fondasi kuat dan pilar kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Perubahan birokrasi yang ada di kalurahan harus kita sesuaikan dengan standar yang telah kita buat. Apalagi mengenai pemanfaatan teknologi. Saat ini, di penanda kalurahan, hendaknya dipasang QR Code, yang bisa di scan untuk keterbukaan informasi,” jelas Sri Sultan.

Sri Sultan mengatakan, reformasi kalurahan dibutuhkan untuk membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik pada pemerintah. Harus ada reformasi yang mendukung akuntabilitas dan demokrasi bagi pelayananan publik. Dengan begitu, masyarakat benar-benar terlayani dengan maksimal.

“Sekarang ada beberapa kalurahan sudah mulai mempublikasikan penggunaan anggaran APBD Desa di akhir tahun sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Warga berhak mengoreksi. Jadi akuntabilitas itu terlihat,” papar Sri Sultan.

Menurut Sri Sultan, masyarakat harus menjadi subjek di dalam proses kemajuan itu sendiri. Hal ini akan membuka akses dan ruang dialog terbuka antar perangkat dan masyarakatnya, mengenai pembangunan, dan pelayanan. Kalurahan nantinya lebih bisa dipercaya oleh publik untuk menjadi salah satu penentu perkembangan dan pertumbuhan masyarakat.

Birokrasi kalurahan ini dapat berdampak pula untuk membuka ruang bagi lapangan pekerjaan baru di desa. Stereotype bahwa tidak ada lapangan kerja di desa, harus dihilangkan. Banyak hal bisa dilakukan di desa, termasuk mengubah potensi pertanian yang tadinya hanya untuk konsumsi rumah tangga, menjadi industrial.

BACA JUGA:Safari Syawalan di Sleman, Sri Sultan Ajak Lurah dan Perangkat Desa Kawal Program Bansos JSLU

Mengenai hal itu, Sri Sultan bahkan berkomitmen bahwa kalurahan bisa memanfaatkan Dana Keistimewaan dan bahkan Tanah Kas Desa untuk memaksimalkan pemakaiannya. Namun, kalurahan harus benar-benar siap dari segi manajemen dan pengelolaannya.

Selain itu, diharapkan pemanfaatan dioptimalkan untuk warga kalurahan tersebut, dalam rangka pengentasan kemiskinan. Namun bukan digunakan oleh orang lain yang bukan warga setempat.

“Harapan saya Pak Lurah dengan perangkatnya tolong ubah pola yang selama ini ada. Karena Dana Keistimewaan untuk investasi, jadi harapan saya tolong TKD ini bisa dikawinkan dengan Danais, dan digunakan untuk menolong warganya sendiri yang miskin dan nganggur,” ungkap Sri Sultan. (*)

Sumber: