Kasus Uang Setoran PBB, Oknum Kopak dari 7 Desa di 5 Kecamatan, Kabupaten Brebes Terima SP1

BREBES, DISWAYJOGJA - Tim pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Brebes akhirnya melayangkan rekomendasi Surat Peringatan (SP1) 1 bagi oknum perangkat desa sekaligus koordinator pajak atau Kopak dari tujuh desa di lima kecamatan. Sebab, kopak tersebut terbukti melakukan pelanggaran akumulatif menggunakan uang setoran PBB-P2 untuk kepentingan pribadi.

BACA JUGA:Wow, Tunggakan Piutang PBB-P2 di Kabupaten Brebes Rp 24,083 Miliar

Hal itu terungkap berdasarkan hasil tim riksus melakukan pemeriksaan atas permohonan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Brebes Nur Ari Haris Yuswanto menjelaskan, pemeriksaan tim Riksus menyasar sejumlah desa yang menjadi sampling. Rinciannya, Desa Luwunggede Kecamatan Larangan, Desa Bulakkelor Kecamatan Ketanggungan, Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba; Tembongraja dan Wanoja, Kecamatan Salem; Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu.

BACA JUGA:Beli Motor Pakai Uang Palsu, 2 Pelaku Dibekuk Polres Brebes

"Setelah Tim lapangan selesai melakukan pemeriksaan khusus. Rekomendasi pemberian sanksi SP1, sudah dilayangkan ke kepala desa sebagai pimpinan langsung dan tembusan ke camat," ungkap Ari, Jumat (17/11/2023) siang.

BACA JUGA:Inilah 21 Pabrik di Brebes Yang Sedang Dibangun, 19 Pabrik Belum Kantongi Izin Amdal

Fakta temuan sampling tim Riksus, lanjut dia, sebagian besar kopak sekaligus perangkat desa menggunakan uang setoran PBB untuk kepentingan pribadi. Bahkan, jika diakumulasi secara menyeluruh uang setoran PBB-P2 yang digunakan kopak jumlahnya mencapai Rp 800 juta lebih. Sehingga, rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin berupa SP1 sudah disampaikan.

BACA JUGA:Ini Dia! 5 Rekomendasi HP Dengan Kamera Jernih Hanya Rp 3 Jutaan Saja

"Dasar rekomendasi sanksi disiplin tim Riksus, tertuang dalam Perbup Nomor 100/ 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Teknisnya, kades bisa menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi tim Riksus," terangnya.

BACA JUGA:Berhasil Sekolah, 70 Lansia di Kota Tegal Diwisuda

Sementara itu, Irbansus Ketua Tim Riksus Akhmad Sodikin menambahkan, mekanisme penjatuhan sanksi disiplin bagi oknum kopak perangkat desa yang menggunakan uang PBB. Teknisnya, bisa diberikan Surat Peringatan 1 dengan tenggang waktu 30 hari. Kemudian, SP 2 selama 15 hari dan SP 3 maksimal 3 hari.

"Pemberian sanksi disiplin berupa SP1-SP3, dijatuhkan dengan pendekatan persuasif yakni tetap mengembalikan uang PBB yang sudah dipakai untuk mengembalikan kerugian. Namun, harus tetap mengedepankan upaya persuasif agar lebih memudahkan penagihan," tandasnya. (*)

Sumber: