Gawat! Para Petinggi Berpangkat Bintang Saling Buka Kartu AS, Mahfud MD: Isu Perang Bintang Polri Mengemuka

Gawat! Para Petinggi Berpangkat Bintang Saling Buka Kartu AS, Mahfud MD: Isu Perang Bintang Polri Mengemuka

Mahfud MD Singgung Isu Perang Bintang di Tubuh Internal Polri-Kemenko Polhukam RI-Youtube Channel --

JAKARTA, DISWAYJOGJA.ID - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan isu perang bintang kembali mengemuka setelah adanya klarifikasi Ismail Bolong.


Ismail Bolong diketahui telah menarik kembali kesaksian tentang setoran miliaran rupiah kepada Komjen Agus Andrianto, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.


Mahfud MD mengatakan perwira tinggi polisi saling membuka "kartu AS" tentang masalah isu perang bintang tersebut.

BACA JUGA:550 Atlet Renang Anak se Jateng, Jatim dan DIY, Mengikuti Samapta Fun Swim Kid’s Competition di Kota Magelang


Karena itu, Mahfud MD jelas berharap kasus ini bisa segera diusut tuntas.


“Isu perang bintang terus bergulir. Dalam perang ini, pejabat tinggi dengan pangkat bintang sedang membuka 'kartu truf' mereka satu sama lain,” kata Mahfud MD, Minggu, 6 November 2022.


"Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya," tuturnya menambahkan.


Apalagi bagi Mahfud MD, masalah mafia tambang bukanlah sesuatu yang baru muncul di Indonesia.

BACA JUGA:Konser NCT 127 di DSD Dihentikan, 30 Orang Pingsan Karena Berdesak-desakan, Polisi Bilang Begini


Terlebih pada tahun 2013 silam, Ketua KPK pada saat itu yakni Abraham Samad menuturkan kalau kasus korupsi yang ada di tambang bisa 100 persen dibumihanguskan, bukan tak mungkin Indonesia tidak lagi mengemban utang.


"Isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing nya," tandas Mahfud MD.


"Dulu tahun 2013 waktu Abraham Samad jadi Ketua KPK, berdasarkan perhitungan Ahli, disebutkan di Indonesia marak mafia tambang"


"Kata Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan," tambah eks Ketua Mahkamah Konsititusi (MK) itu.

BACA JUGA:Baliho ‘Petugas Partai Harus Nurut’ Bertebaran di Semarang, Ganjar: Saya Tidak Tahu, Sebaiknya Dicopot Saja!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: disway.id