Senggol Luhut, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Menjadi Tersangka, Agus Jabo Sebut Kriminalisasi

Senggol Luhut, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Menjadi Tersangka, Agus Jabo Sebut Kriminalisasi

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono mengaku menyesalkan adanya penetapan tersangka kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Penetapan kedua aktivis itu dianggapnya sebagai preseden buruk bagi demokrasi Indonesia. Menurut Agus Jabo, sebagai pejabat negara yang mendapatkan kritik dari masyarakat, respon yang dilakukan oleh Luhut seharusnya adalah memberi penjelasan kepada publik, bukan malah melakukan kriminalisasi. Agus Jabo menilai, kriminalisasi terhadap kedua aktivis HAM tersebut merupakan preseden buruk bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. "Apalagi kritik itu berasal dari hasil riset, jika dugaan itu salah, tunjukkan saja ke publik bahwa tuduhan itu tidak terbukti," ujar Agus Jabo, Rabu malam (23/3). Namun, Agus Jabo menyadari bahwa bangsa Indonesia saat ini memang sedang dalam cengkeraman oligarki. Apalagi, sistem ekonomi politik hanya dikendalikan oleh segelintir orang super kaya yang memiliki kekuatan untuk mengatur sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. "Segelintir orang super power mengatur jalannya pemerintahan untuk kepentingan kelompoknya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat biasa," kata Agus Jabo. Agus menekankan, dugaan keterlibatan Luhut dalam operasi militer dan bisnis tambang di Papua patut ditelusuri lebih jauh oleh lembaga yang berwenang. Sebab kata Agus, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih seperti yang terus digembar-gemborkan Presiden Joko Widodo, hal yang patut untuk dihindari adalah adanya konflik kepentingan antara pejabat negara dengan bisnis yang sedang digelutinya. Prima sendiri, kata Agus, beberapa waktu yang lalu juga melaporkan Luhut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan dalam bisnis PCR. "Agenda mewujudkan masyarakat adil dan makmur tidak akan mungkin terwujud kalau pemerintahan tidak bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," pungkas Agus Jabo dikutip dari RMOL.id. (ima/rtc)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: