Audit Bisa Jadi Bom Waktu, Wabup Bantul Ungkap Alasan Jembatan Pandansimo Tak Bisa Sembarangan Ganti Nama

Audit Bisa Jadi Bom Waktu, Wabup Bantul Ungkap Alasan Jembatan Pandansimo Tak Bisa Sembarangan Ganti Nama

Aktivitas warga di Jembatan Pandansimo atau Kabanaran, Bantul, Senin (23/12/2025)--Foto: Kristiani Tandi Rani/diswayjogja.id

BANTUL, diswayjogja.id - Polemik penamaan Jembatan Pandansimo yang belakangan ramai diperbincangkan publik tidak semata soal identitas geografis, tetapi menyentuh aspek krusial tata kelola pemerintahan dan risiko audit keuangan negara. 

Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta menegaskan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bantul masih menggunakan nama Jembatan Pandansimo demi menjaga konsistensi administrasi pembangunan.

Ia menyampaikan klarifikasi ini menyusul munculnya penyebutan nama alternatif jembatan yang dinilai belum memiliki dasar administratif yang kuat. 

Ia menekankan bahwa sikap pemerintah daerah bukan bentuk penolakan, melainkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Mohon maaf terkait Jembatan Pandansimo. Tadi bukan berarti saya tidak mengakui atau menolak, tetapi sampai saat ini saya tetap menyebutnya Jembatan Pandansimo,” katanya, Selasa (23/12/2025). 

BACA JUGA : Menangkap Keindahan Senja di Jembatan Pandansimo yang Jadi Wajah Baru Yogyakarta, Berikut Informasi Lengkapnya

BACA JUGA : Sri Sultan HB X Pilih Nama Jembatan Kabanaran, Gantikan Jembatan Pandansimo

Menurutnya, sejak tahap perencanaan hingga pengajuan ke kementerian, nama Jembatan Pandansimo telah tercantum secara resmi dalam seluruh dokumen pembangunan. 

Nama tersebut menjadi dasar penganggaran, pelaksanaan proyek, hingga pertanggungjawaban keuangan negara.

“Karena di pengajuan ke kementerian, usulan pembangunannya adalah Jembatan Pandansimo. Kalau sekarang dirubah jadi nama lain, nanti kalau diperiksa BPK bisa dianggap pemerintah salah,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai kesesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi di lapangan.

Ketidaksinkronan nomenklatur berpotensi menimbulkan pertanyaan serius, bahkan bisa berujung pada temuan administrasi.

“Harusnya dibangun di Pandansimo, tapi kok dibangun di Banaran. Ini yang nanti bisa menjadi persoalan secara administrasi,” tuturnya. 

BACA JUGA : Jembatan Pandansimo Bantul Siap Diresmikan, Sambungkan Dua Kabupaten

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: