28 Mahasiswa Terdampak Bencana Sumatra Dibebaskan SPP, UMY Kritik Pengelolaan SDA

Dia menilai, kesalahan pengelolaan sumber daya alam telah berlangsung sejak perubahan kebijakan tata kelola kehutanan, mulai dari era kewenangan daerah hingga ditarik kembali ke pemerintah pusat. Namun dalam praktiknya, persoalan tata kelola dinilai masih terus berulang.

“Kewenangan sempat di daerah, lalu ditarik ke pusat, tapi praktiknya hampir sama. Artinya, kesalahan ini adalah kesalahan bersama, termasuk pemerintah, dalam mengelola sumber daya alam,” terangnya. 

BACA JUGA : Haedar Nashir Minta Warga Muhammadiyah Fokus Kemanusiaan di Tengah Bencana Sumatra

BACA JUGA : Pemda DIY Kirim 842 Kg Obat untuk Korban Bencana Sumatra, Siapkan Tenaga Medis Jika Dibutuhkan

Nurmandi juga menyoroti dampak bencana di Aceh Tamiang yang menurutnya sangat memprihatinkan. Wilayah perkotaan yang sebelumnya jarang terdampak banjir parah, kini harus menghadapi lumpur setinggi hampir satu meter yang merendam permukiman warga hingga kantor pemerintahan.

“Kota Aceh Tamiang itu kota, dan sebelumnya tidak pernah mengalami bencana sedemikian hebat. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan,” imbuhnya. 

Dia menegaskan, UMY sebagai institusi pendidikan merasa prihatin terhadap arah pembangunan sumber daya alam yang selama ini dijalankan. Kampus, lanjutnya, akan terus mendorong refleksi kritis dan kontribusi akademik agar pengelolaan sumber daya alam ke depan lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

“Kami dari kampus prihatin. Data penelitian sudah membuktikan indeks kutukan sumber daya alam di wilayah ini cukup tinggi. Ini harus menjadi pelajaran bersama,” pungkasnya.

Sumber: