Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Pakar UMY Soroti Risiko KKN dan Profesionalisme

BANTUL, diswayjogja.id – Isu perombakan kabinet (reshuffle) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat, Pakar Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Zuly Qodir, menilai reshuffle harus dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan praktik nepotisme dan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) baru.

Menurut Zuly, siapa pun yang diganti maupun menggantikan dalam kabinet harus memiliki kompetensi dan rekam jejak profesional. Jika tidak, reshuffle justru akan memperburuk kualitas pemerintahan.

“Kalau tidak profesional, menurut saya itu tidak tepat, karena bisa menumbuhkan KKN baru dan semakin besar,” kata Zuly saat ditemui di UMY, Jumat (30/1/2026).

Dia berharap perombakan kabinet dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan sekadar pergantian figur. Menurutnya, reshuffle idealnya menyasar kementerian dengan kinerja yang kurang optimal.

BACA JUGA : Reshuffle Kabinet, Haedar Nashir: Jabatan Bukan Kebanggaan, Belajarlah Empati dan Peduli Rakyat

BACA JUGA : Pakar HI UMY Nilai Diplomasi Prabowo Terjebak FOMO dan Narasi Antek Asing

“Kementerian yang seharusnya di-reshuffle adalah yang raportnya merah atau minimal kuning supaya jadi hijau. Artinya, kinerjanya semakin baik,” ujarnya.

Zuly juga menyinggung praktik nepotisme dalam pemerintahan yang dinilainya masih bisa diterima jika disertai profesionalisme. Namun, jika jabatan diberikan kepada kerabat tanpa kompetensi, hal tersebut dinilai tidak pantas.

“Kalau profesional masih bisa diterima, tapi kalau tidak profesional, itu kurang tepat,” tegasnya.

Dia berharap reshuffle kabinet di era Presiden Prabowo dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dan meminimalkan kritik publik. Menurutnya, perombakan kabinet harus menjadi momentum perbaikan kinerja agar program pembangunan berjalan lebih efektif.

BACA JUGA : PUSHAM–PSAD UII Ungkap 12 Masalah Serius di Pemerintahan Prabowo–Gibran

BACA JUGA : Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-74 untuk Presiden Prabowo Sekaligus Puji Kinerja Pemerintahannya

Sementara itu, isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut dilakukan pada Rabu siang, 28 Januari 2026. Sejumlah nama mulai mencuat dalam bursa calon pejabat, termasuk Juda Agung yang dikabarkan akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas Djiwandono.

Nama lain yang beredar adalah Budi Djiwandono yang disebut bakal mengisi posisi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono, yang dikabarkan akan menempati jabatan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.

Sumber: