Pakar Politik UGM: Program MBG Harus Diperbaiki, Bukan Proyek Bancakan

SLEMAN, diswayjogja.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat dinilai perlu reorientasi besar-besaran agar tepat sasaran dan tidak menjadi proyek yang rentan diselewengkan. 

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, manyatakan kehadiran program MBG pada dasarnya baik, namun harus dikritisi secara menyeluruh agar tidak menjadi ajang pemborosan atau ladang “bancakan”.

“MBG itu perlu reorientasi. Program ini bagus, tapi bukan untuk semua. Harus targeted dan segmented. Segmennya jelas, targetnya jelas, positioning-nya jelas. Wilayah TPKT (Tingkat Prevalensi Kekurangan Gizi Tinggi) harus jadi prioritas,” ujarnya ditemui di UGM, Senin (29/9/2025). 

Menurut Alfath, MBG seharusnya difokuskan untuk masyarakat menengah ke bawah yang memang kesulitan mendapatkan akses terhadap makanan bergizi. 

BACA JUGA : Ibu Hamil Ikut Aksi Damai Tabuh Panci, Curhat Tak Mau Anaknya Jadi Korban MBG

BACA JUGA : Aksi Tabuh Panci di UGM, Suara Ibu Indonesia Tuntut Hentikan Program MBG

Dia menyindir bahwa bagi kalangan atas, kebutuhan gizi anak sudah dipenuhi melalui produk mahal seperti PediaSure atau makanan sehat lainnya, bukan sekadar tahu-tempe.

Selain reorientasi sasaran, Alfath menyoroti kualitas manajemen program MBG yang dinilai masih bermasalah, terutama karena seringnya penempatan pejabat yang tidak kompeten di posisi strategis.

“Inkompetensi itu lebih berbahaya dari kejahatan. Kita terlalu sering menempatkan orang yang tidak tepat pada jabatan yang sangat penting,” katanya. 

Pihaknya juga menyinggung tentang pengelolaan anggaran MBG yang dinilai tidak efisien. Alfath mempertanyakan efektivitas dana Rp15.000 per anak untuk makanan bergizi jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel.

BACA JUGA : Aksi Sapi Bergambar Wajah Presiden Prabowo, BEM KM UGM Kritik Program MBG dan Tuduh Langgar Konstitusi

BACA JUGA : BEM KM UGM Kritik Pidato Presiden Prabowo di PBB, Sebut Bicara Perdamaian Tapi Rakyat Ditindas

“Kalau kita bedah, Rp15.000 itu bisa beli nasi Padang, Rocket Chicken, makanan layak. Tapi faktanya, bisa saja itu dirancang sejak awal untuk dikorupsi. By design, bukan by accident,” sindirnya.

Selain itu, Alfath juga menilai kurangnya political will dari Presiden untuk mengawasi pelaksanaan MBG secara langsung di lapangan menjadi persoalan krusial.

Sumber: