Tunjangan Rumah DPRD DIY Capai Puluhan Juta, MPBI: Potret Ketimpangan Sosial

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsad Ade Irawan, melontarkan kritik keras terhadap besarnya tunjangan rumah dan transportasi yang diterima anggota DPRD DIY, yang nilainya dinilai sangat kontras dengan kondisi hidup buruh dan pekerja di Yogyakarta.

Menurut Irsad, seorang Ketua DPRD DIY bisa menerima hingga hampir Rp50 juta setiap bulan hanya dari dua jenis tunjangan yakni rumah dan transportasi. 

Dia menyebut angka tersebut sebagai potret nyata ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

“Buruh sedang berjuang mengatasi himpitan ekonomi, rakyat menyuarakan tuntutan 17+8, tapi wakil rakyat justru menikmati tunjangan belasan hingga puluhan juta rupiah hanya untuk rumah dan transportasi,” ujar Irsad dalam keterangan tertulis, Selasa (9/9/2025).

BACA JUGA : DPRD DIY Janji Sampaikan Tuntutan Mahasiswa ke Pemerintah Pusat Hari Ini

BACA JUGA : HMI Yogyakarta Demonstrasi Damai di DPRD DIY, Sampaikan 8 Tuntutan

Irsad menyayangkan pernyataan dari Sekretaris DPRD DIY yang menyebut bahwa tunjangan tersebut “sudah sesuai aturan”. 

Menurutnya, pembenaran administratif tidak bisa menggugurkan persoalan moral yang lebih mendasar.

“Sama seperti buruh yang harus menerima upah murah karena alasan ‘sesuai aturan’, tunjangan mewah pejabat juga tidak serta-merta menjadi adil hanya karena legal,” katanya. 

Lebih lanjut, MPBI DIY menilai bahwa situasi ini mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi anggaran publik, di mana para pejabat menikmati fasilitas mewah, sementara rakyat termasuk buruh berjuang keras menghadapi kenaikan harga kebutuhan hidup, termasuk harga tanah dan perumahan yang kian tak terjangkau.

BACA JUGA : Aksi Simbolik di Sleman: JCW Kirim Korek Kuping dan Penghapus ke DPR Protes Tunjangan Rp 100 Juta

BACA JUGA : Kerusakan Dampak Demo Anarkis Ditaksir Tembus Rp 1,2 Triliun, Menteri PU Tinjau Kerusakan Gedung DPRD Brebes

“Sulit rasanya bagi rakyat untuk percaya bahwa lembaga legislatif benar-benar mewakili kepentingan mereka,” terangnya. 

Pihaknya menegaskan bahwa kondisi seperti ini bisa merusak legitimasi politik DPRD di mata publik, karena terlihat semakin jauh dari realitas sosial yang dialami rakyat.

Sumber: