Soroti Program MBG dan P3K SPPG, DPRD DIY Ingatkan Guru Juga Harus Sejahtera

YOGYAKARTA, diswayjogja.id – Ketua Komisi D DPRD DIY, RB. Dwi Wahyu, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengangkatan pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) melalui skema PPPK (P3K) tidak boleh berjalan parsial. 

“Program MBG itu untuk siapa? Salah satunya untuk anak didik. Tujuannya agar anak-anak bergizi dan bisa menangkap ilmu. Tapi siapa yang memberikan ilmu? Guru,” ungkap Dwi Wahyu saat konferensi pers di lobi Gedung DPRD DIY, Kamis (26/1/2026).

Dia menilai fenomena pengangkatan pegawai melalui skema PPPK, termasuk untuk SPPG, perlu dilakukan secara berimbang. Dwi Wahyu menegaskan dirinya tidak menolak kebijakan tersebut, namun menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan.

“Saya tidak menolak PPPK untuk MBG atau SPPG. Silakan. Tapi harus berimbang dan linear dengan keadilan guru,” katanya.

BACA JUGA : Lewat Karya Fotografi hingga Film Pendek, Mahasiswa Unisa Yogyakarta Kritik Program MBG

BACA JUGA : Setahun Program MBG, Ahli Gizi UGM Soroti Keracunan Anak dan Risiko UPF

Dwi Wahyu menyoroti kondisi ribuan guru honorer di DIY yang hingga kini masih menerima honor rendah. Dia menyebut terdapat sekitar 5.000 guru honorer dengan rata-rata gaji sekitar Rp500 ribu per bulan, bahkan sebagian masih bergantung pada honor dari komite sekolah.

“Masih ada guru yang mendapat honor dari komite. Ini memalukan bagi pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, jika kesejahteraan guru tidak terpenuhi, tujuan program MBG tidak akan tercapai secara optimal.

“Kalau guru tidak sejahtera, murid tidak mungkin pandai meskipun makanannya bergizi. Ini logika,” tuturnya.

Selain itu, Dwi Wahyu juga mempertanyakan dasar regulasi pengangkatan pegawai SPPG melalui skema PPPK, mengingat pengelolaan dapur MBG tidak sepenuhnya berada di bawah pemerintah.

BACA JUGA : Kritik Menu MBG Muncul, BGN Tegaskan Tak Ada Paksaan Anak Masuk Sekolah Saat Libur

BACA JUGA : BGN dan Sri Sultan Bahas Lumbung Mataram untuk Jamin Bahan Baku MBG

“Dapur itu kan bukan dari pemerintah. Kenapa harus di-PPPK-kan? Regulasinya apa? Kalau iya, harus jelas,” jelasnya.

Sumber: