Rp 1,87 Triliun Sudah Terserap, Belanja Modal Pemkab Sleman Masih Tertatih

SLEMAN, diswayjogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mencatat realisasi belanja daerah hingga Agustus 2025 mencapai Rp 1,87 triliun. 

Angka tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dengan total Rp 3,388 triliun. 

Realisasi ini setara dengan 55,4 persen, sedikit meleset dari target 57,4 persen yang seharusnya mencapai Rp 2 triliun.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Nur Fitri Handayani, menjelaskan bahwa keterlambatan ini salah satunya dipicu kendala perizinan dan proses tender. 

BACA JUGA : Satpol PP Sleman Perketat Patroli untuk Antisipasi Pelanggaran Aturan Minuman Beralkohol

BACA JUGA : 2.127 Pelanggaran Lalu Lintas Ditindak, Tak Pakai Helm SNI Paling Mendominasi Saat Ops Patuh Candi

“Target kami seharusnya sampai Agustus bisa Rp 2 triliun. Namun, realisasinya baru Rp 1,87 triliun atau meleset sekitar dua persen,” katanya, Minggu (7/9/2025).

Anggaran yang digelontorkan tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal konstruksi, hibah, hingga bantuan sosial. Namun, pos belanja modal mendapat sorotan khusus lantaran serapannya masih kecil.

“Belanja modal memang menjadi sorotan karena persentasenya paling kecil. Tapi ini wajar, karena kontraknya masih berjalan. Kami perkirakan realisasinya akan maksimal setelah Oktober, begitu semua kontrak selesai,” ujarnya.

Belanja modal sendiri mencakup pengadaan tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, serta infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi.

Beberapa proyek prioritas juga sedang berjalan, seperti pengadaan tanah untuk balai benih ikan serta pengadaan peralatan pengolahan sampah.

“Proyek strategis Bumi Sembada tetap berproses. Misalnya pembangunan fasilitas parkir Pasar Godean dan jembatan penghubungnya. Keduanya kami targetkan selesai lebih cepat dari jadwal,” jelasnya.

Meski optimistis, ia mengakui adanya catatan yang perlu diperhatikan. 

BACA JUGA : Cegah Pelanggaran Korupsi dan Penyimpangan, Badan Kerjasama Antar Desa Digembleng Penguatan Integritas

Sumber: