Dana Keistimewaan Dipotong, Eko Suwanto Dorong Pemda DIY Cari Dana Lewat Swasta

"Saat BBM dikurangi, maka jarak tempuh kendaraan juga berkurang. Sebelum BBM dipangkas, kendaraan barangkali sampai tujuan. Nah setelah dipangkas, mungkin tidak akan sampai, kehabisan bensin. Demikian juga pembangunan, tentu susah mencapai seluruh indikator pembangunan," imbuhnya. 

Diketahui, Pemerintah pusat merencanakan pengurangan Danais bagi DIY sebesar 50 persen di mana pada tahun 2024, Danais DIY mencapai Rp1,2 triliun; Tahun 2025 Rp1 triliun; sementara 2026 direncanakan dipangkas hingga 50 persen atau dikisaran angka Rp500 miliar.

BACA JUGA : Disbud DIY Rilis Lima Film Pendek dari Danais, Layak Masuk Industri Perfilman

BACA JUGA : Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemda DIY Gelontorkan BKK Danais Rp1,42 Triliun

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyebutkan Danais bagi DIY bukan sekadar urusan anggaran, namun bagian dari amanat UU Keistimewaan terlepas dari kontribusi sejarah yang telah dicatatkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

"Ya gimana itu kan APBN semua dipotong ya mau apa lagi dan itu sudah dimasukkan sebagai bagian usulan pemerintah di DPR kan gitu," kata Sri Sultan, Kamis (21/08/2025) di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Sultan menyebut, untuk melakukan lobi penambahan Danais menjadi beban bagi dirinya. Ia tidak ingin hal tersebut dikaitkan dengan kontribusi Sultan Hamengku Buwono IX pada masa awal kemerdekaan. 

“Saya tidak mau dalam pengertian politik, Dana Keistimewaan itu dipersamakan pada waktu swargi Sri Sultan HB IX membantu membiayai Republik. Jangan sampai. Wong dulu almarhum membantu itu ikhlas bukan untuk dikompensir dengan ini. Jadi itu kan beban bagi saya,” tuturnya. 

BACA JUGA : DPC PDIP Kota Jogja: Kepemimpinan Hasto Wardoyo & Wawan Harmawan Bawa Semangat Jogja Kota Republik

BACA JUGA : Hasto-Wawan Sah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Kado Ulang Tahun ke-52 PDIP

Sri Sultan menerima keputusan pusat atas pengurangan Danais ini. Meskipun, pengurangan akan memberi dampak pada program yang sudah dirancang sejak tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia menegaskan penyesuaian akan terus dilakukan sesuai kondisi yang ada. 

“Sekarang kami mengajukan, nanti akhir tahun ini baru realisasi. Jadi prosesnya memang panjang. Kalau dikurangi itu karena Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sudah menghitung perubahan yang ada, jadi kita sesuaikan,” tandasnya. 

Sumber: