Soal Pemotongan Danais, Pakar Pemerintahan UMY Sebut Pemda DIY Harus Punya Strategi Sejahterakan Warga

BANTUL, diswayjogja.id - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dyah Mutiarin, menyebutkan rencana pemotongan Dana Keistimewaan (Danais) hingga 50 persen dinilai sangat memberatkan. 

"Dengan pemotongan Danais ini sebenernya agak memberatkan bagi pemerintah DIY. Karena Danais ini sudah ada tujuanya sesuai amanah Undang-Undang Keistimewaan," ujarnya, Sabtu (23/8/2025). 

Dyah menuturkan Pemda DIY harus memiliki upaya untuk mensejahterakan warga DIY, meski tanpa adanya dukungan dari Danais.

"Ini mesti Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mencari cara untuk strategi  supaya mensejahterakan masyarakat di Yogyakarta ini tercapai. Tentu kalo misalnya hambatan-hambatanya misalnya yang tadinya coveragenya lebih luas penerimanya akan lebih sedikit," katanya. 

BACA JUGA : Soal Pemotongan Dana Keistimewaan, Sri Sultan Tegaskan Bukan Kompensasi Politik

BACA JUGA : Dana Keistimewaan Dipotong, Eko Suwanto Dorong Pemda DIY Cari Dana Lewat Swasta

Pemotongan Danais dinilai dapat mengganggu dan menghambat layanan Pemda DIY kepada masyarakatnya, termasuk layanan publik.

"Danais ini mampu untuk mendukung pelayanan publik karena ada anggaran dipotong ini tentunya agak mengganggu juga ya, artinya agak menghambat layanan-layanan yang sebenarnya sudah di canangkan dari Danais," tuturnya. 

Pihaknya menyebut pemotongan Danais juga menjadi sebuah tantangan bagi Pemda DIY, sehingga Dyah menilai perlu adanya kerja sama dan koordinasi antar Dinas terkait. 

"Ini memang tantangan ya, untuk dinas-dinas terkait yang terkait dengan bagaimana meningkatkan pendapatan, misalnya Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, semestinya memang kolaborasi antar sektor diantara dinas-dinas yang ada itu," jelasnya. 

BACA JUGA : Dana Keistimewaan Dipangkas, Pembangunan Taman Budaya Sleman Dipastikan Molor

BACA JUGA : Pembangunan Taman Budaya Sleman Terganjal, Ishadi Zayid: Lahan Sudah Ada tapi Danais Belum Jelas

Wakil Rektor UMY Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan ini juga menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai terlalu besar sehingga berdampak terhadap sektor lainnya. 

"Kita prihatin juga, karena beberapa keputusan atau kebijakan pemerintah yang sekarang ini masih terlihat kurang berpihak pada masyarakat juga. Contohnya kalo kita lihat anggaran MBG terlalu besar dan itu berdampak juga pada sektor-sektor yang lain," imbuhnya. 

Sumber: