Jadwal Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jogja Belum Jelas, Hasto Wardoyo Khawatir Tentang Program Kerja

Kekhawatiran dilatarbelakangi oleh pembahasan rancangan APBD 2026 yang biasanya sudah bergulir bersama kalangan legislatif sejak awal tahun.

"Minusnya itu kan kita tidak bisa ikut secara formal untuk merencanakan anggaran di tahun 2026, kalau seandainya (pelantikan) terlalu mundur. Itu salah satu kekurangannya," katanya.

Khawatir Tentang Program Kerja

Berdasarkan pengalamannya menjabat sebagai Bupati Kulon Progo dua periode, proses penganggaran bisa mulai disusun sejak awal bulan Maret.

Oleh sebab itu, ia tidak menampik, ada sedikit kekhawatiran program-program yang telah disiapkan berpotensi ketinggalan gerbong anggaran.

"Kalau sampai itu sudah close, ada khawatir juga. Karena ada beberapa program yang perlu kita jelaskan, untuk disusun bersama. Tapi, dalam posisi sekarang belum bisa kita jelaskan, takut kesannya tergesa-gesa ingin menjabat," tandasnya.

Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan

Selain itu, seharusnya, kepala daerah terpilih bisa ikut mencermati hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kelurahan yang dibawa ke tingkat kemantren dan Bappeda.

Pencermatan diperlukan untuk menakar usulan-usulan dari warga masyarakat yang bisa ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh Pemkot Yogyakarta.

BACA JUGA : Belum Ditempati Semua Pedagang, Beberapa Titik Bangunan Pasar Godean Sudah Rusak, Begini Respon DPRD Sleman

BACA JUGA : Konstruksi Tol Jogja-Solo Paket 2.2 Sleman Sudah Sentuh 49 Persen, Target Selesai di Oktober 2025

"Saya juga berharap pada pemerintahan yang sekarang bisa mengedepankan money follow program, uang mengikuti program, bukan uang mengikuti fungsi. Lebih baik ada program utama yang dikedepankan dan disupport dengan anggaran. Saya kira sampah harus menjadi prioritas utama," cetusnya.

Tidak Permasalahkan Jadwal Pelantikan

Lebih lanjut, secara pribadi, politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan tidak mempermasalahkan jadwal pelantikan yang urung menemui kejelasan ini.

Prinsipnya, Hasto Wardoyo mendukung penuh semangat Kementerian Dalam Negeri, terkait penyeragaman masa jabatan kepala daerah di seluruh Indonesia.

"Kalau saya prinsipnya mengikuti mekanisme yang ada, walaupun memang ada plus dan minusnya ya. Masalahnya kan (pelantikannya) sekarang masih menunggu kota dan kabupaten kota yang lain," ungkapnya.

"Terutama yang masih ada masalah (sengketa) di MK (Mahkamah Konstitusi). Cita-cita masa jabatan yang serentak itu menjadi hal penting juga saya rasa. Jadi, secara pribadi saya tidak mempermasalahkan (mundurnya jadwal pelantikan)," pungkas Hasto.

Sumber: jogja.tribunnews.com