Dwi Wahyu juga menyebut pelaksanaan MC-0 merupakan persyaratan yang sebelumnya diminta KPK terkait rencana perbaikan stadion yang pernah menjadi objek perkara korupsi pembangunan. Menurutnya, setelah MC-0 selesai, DPRD dan Pemda DIY dapat menggunakan hasil kajian tersebut sebagai dasar untuk melanjutkan tahapan perencanaan renovasi.
Terkait perkara korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida, Dwi Wahyu menyatakan proses penanganan oleh KPK telah selesai.
BACA JUGA : Lampu Stadion Mandala Krida Tunggu Izin KPK, PSIM Belum Pasti Pulang ke Jogja
BACA JUGA : Renovasi Stadion Mandala Krida Masih Bertahap, DPRD DIY Minta PSIM Bersabar
"Lah wis rampung. KPK kuwi wis rampung, wis enek tersangka. Dadi usut tuntas kuwi wis rampung, (Sudah selesai. KPK itu sudah selesai, sudah ada tersangka. Jadi usut tutntas itu sudah selesai),“ bebernya.
Dia menambahkan, untuk tahapan selanjutnya, fokus pemerintah daerah adalah menyiapkan dasar teknis dan penganggaran perbaikan stadion. Dwi Wahyu menyebut KPK sebelumnya telah memberikan sinyal bahwa Pemda DIY dapat melanjutkan rencana pemanfaatan dan perbaikan stadion dengan memenuhi persyaratan berupa penyusunan MC-0.
"KPK kan sudah memberikan sinyal supaya, 'Ora wis silakan', dengan syarat gawea MC-0," tuturnya.
Dengan adanya hasil MC-0, DPRD DIY berharap proses penyusunan DED dapat segera dilanjutkan sehingga tahapan renovasi Mandala Krida memiliki dasar perencanaan yang jelas.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan perkara tindak pidana korupsi terkait pembangunan Stadion Mandala Krida DIY tahun 2016 telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
BACA JUGA : Stadion Mandala Krida Masih Aktif Disewa, Fasilitas Liga Profesional Jadi PR Renovasi
BACA JUGA : DPRD DIY Anggarkan Rp1 Miliar untuk Kajian Teknis Stadion Mandala Krida, DED Paling Cepat 2027
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (30/10/2026), menyampaikan tidak ada pengembangan penyidikan dalam perkara tersebut.
"Bahwa perkara tindak pidana korupsi terkait pembangunan Stadion Mandala Krida, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016, telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, dan kami pastikan saat ini tidak ada pengembangan penyidikannya," ungkap Budi.
KPK juga mempersilakan Pemda DIY untuk kembali mengoptimalkan pemanfaatan Stadion Mandala Krida. Lembaga antirasuah tersebut mendukung penggunaan aset daerah untuk kepentingan masyarakat.
KPK menyatakan dukungan itu sejalan dengan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik melalui pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).